
MEULABOH — 9 November 2026. Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) LAN RI terlibat dalam penjurian inovasi Pemerintah Kabupaten Aceh Barat yang diselenggarakan Bapperida pada 9–13 November 2026 di Meulaboh untuk menilai kualitas dan kebermanfaatan inovasi daerah.
Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan ekosistem inovasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Barat. Keberadaan inovasi tidak cukup hanya ditandai dengan munculnya gagasan atau program baru, tetapi juga perlu didukung oleh pelaksanaan yang konsisten, hasil yang terukur, serta kemampuan untuk terus dikembangkan sesuai kebutuhan masyarakat.
Penjurian melibatkan sejumlah unsur yang memiliki kompetensi di bidang kebijakan, perencanaan pembangunan, komunikasi publik, dan akademik. Tim juri terdiri atas Mohd Febrianto, Analis Kebijakan Ahli Muda Pusjar SKMK LAN RI; Irham Iskandar, Perencana Ahli Muda Bapperida Aceh; unsur Radio Republik Indonesia (RRI) Kabupaten Aceh Barat; serta akademisi dari Universitas Teuku Umar (UTU).
Dalam proses penilaian, inovasi yang diajukan oleh perangkat daerah dan unit pelayanan publik perlu menunjukkan keterkaitan dengan tujuan pembangunan Kabupaten Aceh Barat. Penilaian juga menjadi ruang untuk melihat sejauh mana inovasi telah diterapkan, bagaimana hasilnya, serta apakah manfaatnya dapat dirasakan oleh kelompok masyarakat yang menjadi sasaran.
Mohd Febrianto menekankan pentingnya penggunaan data sebagai dasar dalam menilai keberhasilan suatu inovasi. Menurutnya, setiap inovasi yang diperlombakan perlu diperkuat dengan data kondisi sebelum dan sesudah inovasi diterapkan.
“Inovasi yang diperlombakan perlu diperkuat dengan data sebelum dan sesudah inovasi. Dengan demikian, kebermanfaatannya dapat dibuktikan secara lebih objektif dan keberlangsungan inovasi dapat terus dijaga,” ujar Mohd Febrianto.
Pendekatan tersebut penting agar penilaian inovasi tidak hanya berorientasi pada kelengkapan administrasi atau kebaruan gagasan, tetapi juga mempertimbangkan perubahan yang dihasilkan. Data sebelum dan sesudah penerapan inovasi dapat memberikan gambaran mengenai perbaikan kualitas layanan, efisiensi proses kerja, kemudahan akses masyarakat, maupun penyelesaian permasalahan yang sebelumnya dihadapi.
Sasaran penilaian mencakup inovasi yang dikembangkan oleh Satuan Kerja Perangkat Kabupaten (SKPK), pusat kesehatan masyarakat (puskesmas), dan pemerintahan gampong di lingkungan Kabupaten Aceh Barat. Ketiga unsur tersebut memiliki peran strategis karena berhubungan langsung dengan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.
Melalui kegiatan ini, pemerintah daerah diharapkan dapat mengidentifikasi inovasi yang memiliki potensi untuk dipertahankan, direplikasi, maupun dikembangkan lebih lanjut. Bagi masyarakat, penguatan inovasi diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas pelayanan, kemudahan memperoleh layanan, serta penyelesaian persoalan publik secara lebih responsif. Hasil penjurian akan menjadi dasar penetapan inovasi terbaik Pemerintah Kabupaten Aceh Barat.
Keterlibatan Pusjar SKMK LAN RI dalam kegiatan ini sekaligus mencerminkan peran lembaga dalam mendorong penguatan kapasitas pemerintah daerah, khususnya dalam pengembangan inovasi tata kelola pemerintahan. Penguatan inovasi diharapkan tidak berhenti pada kompetisi atau pemberian penghargaan, tetapi menjadi bagian dari budaya kerja pemerintahan yang berorientasi pada hasil dan kebutuhan masyarakat.
Dengan demikian, keberhasilan inovasi daerah tidak semata-mata diukur dari jumlah inovasi yang dihasilkan, melainkan dari kemampuannya menciptakan perubahan yang dapat dibuktikan, dipertahankan, dan memberikan manfaat secara berkelanjutan.