ACEH BESAR — 14 Juli 2026 — Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXV Tahun 2026 di Pusjar SKMK LAN RI, Aceh Besar, Selasa (14/7/2026).
Sebanyak 63 pejabat pimpinan tinggi pratama dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mengikuti pelatihan tersebut. PKN Tingkat II dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli–20 November 2026 dengan beban pembelajaran sebanyak 923 jam pelajaran atau setara dengan 107 hari.
Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) LAN RI menyelenggarakan pelatihan menggunakan metode pembelajaran campuran atau blended learning. Metode tersebut memadukan pembelajaran klasikal atau tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh.
PKN Tingkat II Angkatan XXV mengangkat tema “Kepemimpinan Adaptif dalam Penguatan Tata Kelola Pemulihan Pascabencana untuk Mewujudkan Resiliensi Daerah dan Nasional”. Tema ini dipilih untuk menjawab kebutuhan akan pemimpin pemerintahan yang mampu mengambil keputusan, membangun kolaborasi, dan menjaga keberlanjutan pelayanan publik di tengah bencana atau krisis.
Dalam sambutannya, Muhammad Taufiq mengatakan penyelenggaraan PKN Tingkat II di Aceh memiliki makna strategis dan historis. Pengalaman Aceh menghadapi bencana dan menjalankan proses pemulihan dapat menjadi sumber pembelajaran mengenai tata kelola pemerintahan yang adaptif serta kolaboratif.
“Berada di Aceh berarti kita berdiri di atas laboratorium hidup ketangguhan peradaban. Aceh telah menunjukkan kepada dunia bagaimana kepemimpinan dan tata kelola yang baik mampu mengubah krisis menjadi momentum kebangkitan,” kata Taufiq.
Menurut Taufiq, pejabat pimpinan tinggi pratama tidak lagi hanya berperan sebagai pengelola rutinitas birokrasi. Mereka dituntut menjadi pemimpin strategis yang mampu menerjemahkan visi pemerintah ke dalam kebijakan dan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Konsep resiliensi atau ketangguhan, lanjut dia, tidak berhenti pada kemampuan mengembalikan keadaan seperti sebelum bencana. Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan transformasi agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih kuat setelah melewati krisis.
“Kita ingin tata kelola pemerintahan yang tidak hanya mampu bertahan menghadapi krisis, tetapi juga semakin kuat dan berkembang setelah melewati tantangan,” ujarnya.
Kepala Pusjar SKMK LAN RI Said Fadhil melaporkan bahwa peserta PKN Tingkat II berasal dari sejumlah instansi. Di antaranya ialah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Mahkamah Agung, Pemerintah Provinsi Aceh, serta sejumlah pemerintah kabupaten di Aceh dan Sumatera Utara.
ACEH BESAR — 14 Juli 2026 — Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXV Tahun 2026 di Pusjar SKMK LAN RI, Aceh Besar, Selasa (14/7/2026).
Sebanyak 63 pejabat pimpinan tinggi pratama dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mengikuti pelatihan tersebut. PKN Tingkat II dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli–20 November 2026 dengan beban pembelajaran sebanyak 923 jam pelajaran atau setara dengan 107 hari.
Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) LAN RI menyelenggarakan pelatihan menggunakan metode pembelajaran campuran atau blended learning. Metode tersebut memadukan pembelajaran klasikal atau tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh.
PKN Tingkat II Angkatan XXV mengangkat tema “Kepemimpinan Adaptif dalam Penguatan Tata Kelola Pemulihan Pascabencana untuk Mewujudkan Resiliensi Daerah dan Nasional”. Tema ini dipilih untuk menjawab kebutuhan akan pemimpin pemerintahan yang mampu mengambil keputusan, membangun kolaborasi, dan menjaga keberlanjutan pelayanan publik di tengah bencana atau krisis.
Dalam sambutannya, Muhammad Taufiq mengatakan penyelenggaraan PKN Tingkat II di Aceh memiliki makna strategis dan historis. Pengalaman Aceh menghadapi bencana dan menjalankan proses pemulihan dapat menjadi sumber pembelajaran mengenai tata kelola pemerintahan yang adaptif serta kolaboratif.
“Berada di Aceh berarti kita berdiri di atas laboratorium hidup ketangguhan peradaban. Aceh telah menunjukkan kepada dunia bagaimana kepemimpinan dan tata kelola yang baik mampu mengubah krisis menjadi momentum kebangkitan,” kata Taufiq.
Menurut Taufiq, pejabat pimpinan tinggi pratama tidak lagi hanya berperan sebagai pengelola rutinitas birokrasi. Mereka dituntut menjadi pemimpin strategis yang mampu menerjemahkan visi pemerintah ke dalam kebijakan dan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.
Konsep resiliensi atau ketangguhan, lanjut dia, tidak berhenti pada kemampuan mengembalikan keadaan seperti sebelum bencana. Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan transformasi agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih kuat setelah melewati krisis.
“Kita ingin tata kelola pemerintahan yang tidak hanya mampu bertahan menghadapi krisis, tetapi juga semakin kuat dan berkembang setelah melewati tantangan,” ujarnya.
Kepala Pusjar SKMK LAN RI Said Fadhil melaporkan bahwa peserta PKN Tingkat II berasal dari sejumlah instansi. Di antaranya ialah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Mahkamah Agung, Pemerintah Provinsi Aceh, serta sejumlah pemerintah kabupaten di Aceh dan Sumatera Utara.
