Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manejemen Kinerja – Lembaga Administrasi Negara memiliki peran strategis dalam memperkuat kapasitas ASN melalui pembelajaran, pengembangan strategi kebijakan, serta kajian mendalam di bidang manajemen kinerja.
Dalam upaya memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan mendukung implementasi keterbukaan informasi publik sesuai dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) Lembaga Administrasi Negara (LAN) telah membentuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana.
Pembentukan PPID Pelaksana tersebut ditetapkan melalui Keputusan Kepala Pusjar SKMK Nomor 82/P.4/HKM.02.2/2026 tentang Penyelenggara Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja. Penetapan ini menjadi landasan dalam penyelenggaraan layanan informasi publik yang profesional, transparan, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
PPID Pelaksana Pusjar SKMK memiliki tugas untuk mengoordinasikan pengelolaan dan pelayanan informasi publik, mulai dari penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, hingga pelayanan informasi publik yang berada di lingkungan Pusjar SKMK. Selain itu, PPID Pelaksana juga berperan dalam memastikan informasi yang bersifat terbuka dapat diakses oleh masyarakat secara mudah, cepat, tepat waktu, dan sederhana, tanpa mengabaikan ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan.
Sebagai bagian dari pelaksanaan tugas tersebut, Pusjar SKMK terus mengembangkan berbagai sarana pendukung layanan informasi publik, seperti penyediaan ruang layanan PPID, daftar informasi publik, register permohonan informasi publik, serta berbagai media informasi yang memudahkan masyarakat memperoleh informasi mengenai program, kegiatan, dan layanan Pusjar SKMK.
Melalui pembentukan PPID Pelaksana, Pusjar SKMK menegaskan komitmennya untuk menghadirkan pelayanan informasi publik yang berkualitas, meningkatkan partisipasi masyarakat, serta mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, akuntabel, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Daftar Informasi Publik
