Banda Aceh – Kepala Puslatbang KHAN Said Fadhil menghadiri Kegiatan FGD Rancangan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Aceh (RPJPA) Tahun 2025-2045 di Bappeda Provinsi Aceh, Selasa (27/02/2024).
Kepala Bidang Perencanaan Pembangunan Ekonomi dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Aceh Reza Ferdian dalam paparannya menyatakan bahwa RPJPA yang sedang disusun saat ini merujuk kepada Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN), hal ini merupakan arahan dari Bappenas dan surat edaran dari Kemendagri bahwa RPJPA harus merujuk kepada RPJPN yang sudah disusun di pusat agar program kebijakan yang akan direncanakan di daerah juga harus sesuai dengan kebijakan yang sudah disusun di dalam RPJPN.
Lebih lanjut Reza Ferdian menjelaskan bahwa adapun RPJPA mengusung visi “Aceh Maju, Sejahtera, Berotonomi Khusus Islami dan Berkelanjutan”. Adapun 5 indikator yang diharapkan dalam RPJPA yaitu peningkatan pendapatan perkapita, penurunan angka kemiskinan, peningkatan indeks pembangunan SDM, penurunan gas rumah kaca dan peningkatan indeks pelayanan publik.
Adapun permasalahan yang dihadapi Aceh saat ini antara lain ekonomi Aceh yang masih masuk dalam kategori provinsi termiskin di Indonesia, pendapatan perkapita Aceh masih rendah, indeks pembangunan SDM yang masih rendah, peningkatan Infrastruktur dan kewilayahan dalam pembangunan ekonomi.
FGD ini bertujuan untuk mendapatkan masukan dari stakeholder terkait Rancangan RPJPA Tahun 2025-2045 sebelum diajukan sebagai Qanun Aceh oleh Pemerintah Aceh nantinya.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh Satuan Kerja Pemerintah Aceh (SKPA), Instansi Vertikal dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM).