Kepala Pusjar SKMK LAN RI bersama tim mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri PANRB di Aceh Tamiang pada 24 Februari 2026 untuk meninjau kondisi layanan publik, terutama pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Dukcapil, kesiapan Mall Pelayanan Publik (MPP), serta fasilitas layanan di Kejaksaan Negeri,
Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari pemetaan kebutuhan perbaikan tata kelola pascabencana banjir yang sebelumnya melanda wilayah tersebut.
Selama pemantauan, rombongan menilai alur pelayanan, kapasitas dan ketersediaan sumber daya manusia, tingkat integrasi layanan digital, waktu tunggu masyarakat, serta kondisi sarana dan prasarana pelayanan publik.
Temuan lapangan tersebut menjadi dasar penyusunan rekomendasi teknis untuk perbaikan cepat maupun penguatan tata kelola dalam jangka menengah. Output awal kegiatan mencakup informasi terkini mengenai kondisi layanan administrasi kependudukan serta kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan pada unit-unit pelayanan.
Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, menegaskan bahwa pemulihan layanan pascabencana memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif.
“Pemulihan tidak boleh berhenti pada perbaikan fisik. Yang lebih penting adalah memastikan layanan tetap akuntabel, mudah diakses, dan memenuhi standar pelayanan publik. Kolaborasi LAN, BKN, ANRI, dan pemerintah daerah menjadi kunci percepatan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pendampingan teknis harus terus berlanjut hingga indikator kinerja pelayanan kembali stabil.
Sehari sebelumnya, pada 23 Februari 2026, rangkaian kegiatan diawali dengan pra-pertemuan di Medan untuk penyusunan draf Rencana Aksi Satgas Tata Kelola Pemerintahan. Pertemuan tersebut membahas kerangka pemulihan tata kelola pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Hadir dalam rapat tersebut Wamen PANRB, jajaran Deputi PANRB, perwakilan BKN Regional Medan dan Aceh, Balai Arsip Nasional, serta institusi terkait mitigasi bencana. Pusjar SKMK LAN RI hadir untuk memastikan bahwa penguatan kapasitas ASN menjadi elemen strategis dalam rencana aksi tersebut.
Pra-pertemuan menghasilkan dua keluaran utama. Pertama, draf awal Rencana Aksi Satgas Tata Kelola Pemerintahan yang memuat kebutuhan harmonisasi regulasi, penyederhanaan prosedur pelayanan, serta dukungan teknis lintas lembaga untuk mempercepat pemulihan layanan publik di wilayah terdampak.
Kedua, rancangan peran LAN RI dalam menyediakan pelatihan nol rupiah bagi ASN terdampak bencana, terutama untuk mendukung keberlanjutan layanan dasar seperti administrasi kependudukan, perizinan, dan unit pelayanan strategis lainnya. Dokumen ini akan disempurnakan menggunakan data faktual dari daerah terdampak.
Kepala Pusjar SKMK LAN RI, Said Fadhil, menegaskan bahwa LAN RI tidak hanya bertugas menyediakan pelatihan, tetapi juga memastikan pendampingan berkelanjutan di lapangan.
“Pendekatan kami mencakup asesmen kebutuhan, penyusunan kurikulum yang relevan dengan kondisi daerah, serta pendampingan implementasi di unit layanan. Tujuannya agar instansi memiliki ketahanan organisasi dan mampu mempertahankan kualitas pelayanan dalam situasi darurat,” ujarnya.
Ia juga menekankan pentingnya memperkuat peran pengembangan kompetensi (bangkom) dan corporate university (corpu) untuk meningkatkan kapasitas ASN secara sistematis.
Dalam dokumen rencana aksi yang tengah disusun, Pusjar SKMK LAN RI mengarahkan upaya pada pemetaan layanan kritis yang terdampak bencana, termasuk layanan administrasi kependudukan, perizinan, bantuan sosial, dan unit-unit layanan prioritas lainnya.
