Banda Aceh, 23 Januari 2026 — Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan Stakeholder Meeting Daerah Bencana Sumatera yang diikuti oleh perwakilan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.
Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini menjadi forum strategis untuk membahas penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah terdampak bencana, sekaligus memperkuat kebijakan pelayanan publik pada masa darurat dan pascabencana.
Stakeholder meeting ini membahas sejumlah agenda penting, antara lain penjelasan kebijakan terbaru dan rencana kegiatan tahun 2026, diskusi kebutuhan dan tantangan pengembangan kapasitas kebencanaan, identifikasi peluang kolaborasi lintas sektor, serta pemetaan sumber daya manusia dan sarana prasarana pengembangan kapasitas di wilayah rawan bencana.
Dalam forum tersebut, para peserta menyepakati beberapa poin penguatan kapasitas ASN kebencanaan, di antaranya penguatan ketahanan (resilience) ASN dalam menghadapi bencana, optimalisasi pembelajaran bertema kebencanaan, pemetaan produk pembelajaran dan alumni yang mengangkat isu bencana, serta penguatan arah Proyek Perubahan dan kegiatan pembelajaran ASN agar berkontribusi nyata terhadap penanganan bencana di daerah.
Selain pengembangan kompetensi, stakeholder meeting juga menekankan pentingnya advokasi kebijakan pelayanan publik pada masa darurat bencana. Peserta menyoroti perlunya pendampingan peningkatan kualitas kebijakan tanggap bencana, pelibatan multi sektor dalam situasi darurat, kejelasan arah pelayanan publik pascabencana, serta perlindungan terhadap dokumen penting yang berisiko hilang akibat bencana.
Dalam hal ini, peran Lembaga Administrasi Negara sangat diharapkan dalam memberikan advokasi dan panduan penyusunan kebijakan pelayanan publik pada masa darurat bencana, guna memastikan keberlangsungan layanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.
Melalui kegiatan ini, Pusjar SKMK LAN RI berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan kapasitas ASN kebencanaan, sehingga daerah terdampak bencana dapat menjadi lebih tangguh, adaptif, dan responsif dalam menghadapi situasi krisis.
