“Aceh Peace Forum, Memperingati 10 Tahun Perdamaian Aceh”
10 Tahun sudah perdamaian di bumi serambi mekah berlangsung. Ini menjadi momentum untuk rakyat Aceh , Pemerintah Indonesia, dan komunitas international untuk dapat merefleksi hal-hal apa saja yang telah dicapai dan tantangan dari transfomasi konflik yang sudah terjadi. Perjanjian damai pada 15 Agustus 2005 yang disebut dengan MoU Helsinki membawa banyak perubahan yang signifikan bagi rakyat Aceh. Meskipun masih banyak pekerjaan yang harus dibenahi oleh Pemerintah Aceh itu sendiri. PKP2A IV LAN berkesempatan hadir dalam Simposium International “Pembangunan Perdamaian, Kemanusiaan, dan Hak Asasi Manusia, dari Aceh untuk Dunia”. Acara ini di juga hadiri oleh organisasi International seperti Amnesty International dari USA dan Pieter Feith (International Civilian Representative). Selain itu Wali Nanggroe, Rektor dari beberapa Universitas yang ada di Aceh, juru runding GAM, LSM(Lembaga Swadaya Masyarakat), dan mahasasiswa juga turut hadir dalam acara ini.
Perjanjian damai di Aceh menjadi role model bagi dunia yang bagian negaranya terjadi konflik. Proses mediasi menjadi hal penting untuk diterapkan dalam negara yang mengalami krisis yang sama seperti Aceh. Meskipun demikian perjanjian damai harus disesuaikan dengan kultur negara atau daerah masing-masing, tidak serta merta mengambil secara menyuluruh proses perdamaian yang terjadi di Aceh. Beberapa hal yang harus di akomodir dalam merefleksi tantangan kedepan untuk perdamaian Aceh menurut Pieter Feith, diantaranya:
- Sudah ada political will oleh RI dan GAM;
- Diperlukan adanya rasa percaya atau keyakinan untuk memilih perdamaian;
- Terjadinya dilemma antara tetap menjaga kerahasian dan berusaha untuk transparansi dengan pemerintah Indonesia;
- Peran dari civil society, karena tanpa ini perdamaian tidak akan berkelanjutan. Kehadiran kaum wanita, Ulama Aceh dan juga peran dari media membawa proses perdamaian ini menjadi lebih menarik lagi;
- Perdamaian tidak hanya dengan meletakkan senjata. Namun disinilah letak tanggung jawab pemimpin aceh untuk mengisi perdamaian yang sudah berlangsung selama 10 tahun ini.
Pemerintah aceh berkewajiban untuk menyiapkan rakyatnya untuk memiliki mental, kepercayaan diri dan keahlian dalam bentuk apapun untuk membawa Aceh menjadi daerah yang berkembang dari sebelumnya. Tidak hanya mengharapkan bantuan dari luar negeri atau pemerintah pusat. Sudah saatnya pemerintah dan rakyatnya mengelola sumber daya alam dan manusianya secara mandiri. Jika ini sudah tercapai maka perdamaian di bumi serambi mekah ini lebih bermakna (Fika/Humas).
