• Beranda
  • Tentang Kami
    • Visi dan Misi
    • Tugas dan Fungsi
    • Struktur Organisasi
    • Profil Kepala Puslatbang KHAN
    • Profil Kepala Bagian Umum
    • Jabatan Fungsional
      • Widyaiswara
      • Analis Kebijakan
      • Analis Pengelolaan Keuangan APBN
  • Substansi
    • Bagian Umum
      • Kelompok Substansi SDM dan Umum
      • Kelompok Substansi Perencanaan dan Keuangan
    • Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
      • Persyaratan Diklat
    • Kelompok Substansi Kajian Hukum Administrasi Negara
      • Jurnal Transformasi Administrasi
      • Buletin Akselerasi Kinerja
      • Knowledge Sharing
        • SPSS
        • Eviews
        • Shazam
        • E-Referensi
  • Informasi Publik
    • Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
    • SNI ISO 9001:2015
    • JURNAL DWI MINGGUAN
    • LKIP
    • Rencana Strategis
    • Produk Kajian
    • Evaluasi Pasca Pelatihan
      • Tahun 2021-2022
    • Info Pengadaan
    • Standar Pelayanan
  • PPID
    • Dasar Hukum
    • Prosedur
    • DIP (Daftar Informasi Publik)
      • Informasi Wajib dan Berkala
      • Informasi Publik Tersedia Setiap Saat
      • Informasi Serta Merta
      • Annual Report
    • Formulir
  • Kontak
  • FAQ
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Visi dan Misi
    • Tugas dan Fungsi
    • Struktur Organisasi
    • Profil Kepala Puslatbang KHAN
    • Profil Kepala Bagian Umum
    • Jabatan Fungsional
      • Widyaiswara
      • Analis Kebijakan
      • Analis Pengelolaan Keuangan APBN
  • Substansi
    • Bagian Umum
      • Kelompok Substansi SDM dan Umum
      • Kelompok Substansi Perencanaan dan Keuangan
    • Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
      • Persyaratan Diklat
    • Kelompok Substansi Kajian Hukum Administrasi Negara
      • Jurnal Transformasi Administrasi
      • Buletin Akselerasi Kinerja
      • Knowledge Sharing
        • SPSS
        • Eviews
        • Shazam
        • E-Referensi
  • Informasi Publik
    • Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
    • SNI ISO 9001:2015
    • JURNAL DWI MINGGUAN
    • LKIP
    • Rencana Strategis
    • Produk Kajian
    • Evaluasi Pasca Pelatihan
      • Tahun 2021-2022
    • Info Pengadaan
    • Standar Pelayanan
  • PPID
    • Dasar Hukum
    • Prosedur
    • DIP (Daftar Informasi Publik)
      • Informasi Wajib dan Berkala
      • Informasi Publik Tersedia Setiap Saat
      • Informasi Serta Merta
      • Annual Report
    • Formulir
  • Kontak
  • FAQ
  • Home
  • Berita
  • Rapat Kerja dan Silaturahmi ke Komisi I DPR Aceh

Rapat Kerja dan Silaturahmi ke Komisi I DPR Aceh

2 March 2020 Written by Puslatbang KHAN

Senin, 2 Maret 2020, Puslatbang KHAN LAN memenuhi Undangan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPR Aceh), H. Dahlan Djamaluddin, S.IP dalam rangka menjalin silaturahmi dan rapat kerja. Selain Kepala Puslatbang KHAN yang diwakili oleh Bapak Said Fadhil, S.IP, M.M dan jajarannya, kegiatan tersebut juga dihadiri oleh Kepala Kantor Regional XIII BKN, Bapak Ojak Murdani beserta jajarannya.


Silaturahmi dan rapat kerja dipimpin oleh Ketua Komisi 1 DPR Aceh Teuku H. Muhammad Yunus Yusuf. Kegiatan diawali dengan sambutan dari pimpinan rapat, dalam sambutannya beliau memperkenalkan seluruh Anggota Komisi I DPR Aceh yang hadir. Pada kesempatan itu, Said Fadhil, S.IP, M.M juga mengenalkan sekilas tentang Lembaga Administrasi Negara dan Pusat Pelatihan dan Pengembangan yang ada di seluruh wilayah Indonesia yang mempunyai tugas dan fungsi spesifik dan berbeda-beda tiap daerah.


Ketua Komisi 1 DPR Aceh dan seluruh anggota yang hadir pada saat itu menyampaikan beberapa isu strategis yang berkembang di Aceh seperti formasi khusus penerimaan pegawai bagi putra-putri Aceh, rendahnya kinerja dan kompetensi aparatur, penataan kelembagaan pendidikan serta tantangan pelaksanaan kewenangan khusus Aceh. Mereka mengharapkan Puslatbang KHAN LAN dan Kantor Regional XIII BKN sebagai institusi pusat dapat berkontribusi memberikan solusi terhadap isu strategis tersebut.
Said Fadhil, S.IP, M.M juga merespon beberapa upaya yang telah dilakukan oleh Puslatbang KHAN LAN untuk menjawab isu strategis tersebut di antaranya dengan melakukan pengembangan kompetensi ASN di daerah dan melaksanakan kajian di Bidang Administrasi Negara. Secara khusus, Said Fadhil, S.IP, M.M juga menyampaikan peluang kerjasama dengan DPR Aceh untuk mengatasi hal tersebut. Salah satunya dengan keterlibatan Puslatbang KHAN dalam proses formulasi kebijakan di Aceh baik yang sudah berjalan selama ini maupun hal-hal yang memungkinkan untuk dikembangkan ke depannya.

Berita
Undang-Undang Administrasi Pemerintahan (UU AP) Belum Efektif, Banda Aceh
Prodi Ilmu Administrasi Negara UIN Ar – Raniry Lakukan Audiensi dengan Puslatbang KHAN
E-Learning Pusdiklat Kepemimpinan

JTA Journal PKP2A IV LAN

JDIH LAN

Link Terkait

  • Kementerian Kesehatan
  • Kementerian Sekretariat Negara RI
  • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
  • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  • Kementerian Pemuda dan Olahraga
  • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
  • Kementerian Komunikasi dan Informatika
  • Kementerian Dalam Negeri
  • Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  • Kementerian Keuangan

Download

  • Kajian-Kedudukan-dan-Peran-Kecamatan-Dalam-UU-Nomor-11-Tahun-2006-tentang-Pemerintahan-Aceh-2011 (39 downloads)
  • Kajian-Efektivitas-Pelaksanaan-Jaminan-Kesehatan-Aceh-JKA-2011 (38 downloads)
  • [Prosiding Seminar Nasional] Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik-2012 (33 downloads)
  • Kajian Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Aceh-2012 (36 downloads)
  • Kajian Keseimbangan Pembangunan Aceh-2012 (31 downloads)
© 2010 - 2022 Puslatbang KHAN LAN. All rights reserved.