• Beranda
  • Tentang Kami
    • Visi dan Misi
    • Tugas dan Fungsi
    • Struktur Organisasi
    • Profil Kepala Puslatbang KHAN
    • Profil Kepala Bagian Umum
    • Jabatan Fungsional
      • Widyaiswara
      • Analis Kebijakan
      • Analis Pengelolaan Keuangan APBN
  • Substansi
    • Bagian Umum
      • Kelompok Substansi SDM dan Umum
      • Kelompok Substansi Perencanaan dan Keuangan
    • Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
      • Persyaratan Diklat
    • Kelompok Substansi Kajian Hukum Administrasi Negara
      • Jurnal Transformasi Administrasi
      • Buletin Akselerasi Kinerja
      • Knowledge Sharing
        • SPSS
        • Eviews
        • Shazam
        • E-Referensi
  • Informasi Publik
    • Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
    • SNI ISO 9001:2015
    • JURNAL DWI MINGGUAN
    • LKIP
    • Rencana Strategis
    • Produk Kajian
    • Evaluasi Pasca Pelatihan
      • Tahun 2021-2022
    • Info Pengadaan
    • Standar Pelayanan
  • PPID
    • Dasar Hukum
    • Prosedur
    • DIP (Daftar Informasi Publik)
      • Informasi Wajib dan Berkala
      • Informasi Publik Tersedia Setiap Saat
      • Informasi Serta Merta
      • Annual Report
    • Formulir
  • Kontak
  • FAQ
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Visi dan Misi
    • Tugas dan Fungsi
    • Struktur Organisasi
    • Profil Kepala Puslatbang KHAN
    • Profil Kepala Bagian Umum
    • Jabatan Fungsional
      • Widyaiswara
      • Analis Kebijakan
      • Analis Pengelolaan Keuangan APBN
  • Substansi
    • Bagian Umum
      • Kelompok Substansi SDM dan Umum
      • Kelompok Substansi Perencanaan dan Keuangan
    • Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
      • Persyaratan Diklat
    • Kelompok Substansi Kajian Hukum Administrasi Negara
      • Jurnal Transformasi Administrasi
      • Buletin Akselerasi Kinerja
      • Knowledge Sharing
        • SPSS
        • Eviews
        • Shazam
        • E-Referensi
  • Informasi Publik
    • Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
    • SNI ISO 9001:2015
    • JURNAL DWI MINGGUAN
    • LKIP
    • Rencana Strategis
    • Produk Kajian
    • Evaluasi Pasca Pelatihan
      • Tahun 2021-2022
    • Info Pengadaan
    • Standar Pelayanan
  • PPID
    • Dasar Hukum
    • Prosedur
    • DIP (Daftar Informasi Publik)
      • Informasi Wajib dan Berkala
      • Informasi Publik Tersedia Setiap Saat
      • Informasi Serta Merta
      • Annual Report
    • Formulir
  • Kontak
  • FAQ
  • Home
  • Berita
  • Public Lecture

Public Lecture

29 March 2019 Written by Puslatbang KHAN

Aceh Besar, 29 Maret 2019. Puslatbang KHAN bekerjasama dengan Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh menyelenggarakan kegiatan Public Lecture di Mini Theater Puslatbang KHAN. Public Lecture menghadirkan Prof. Dr. Stefan Koos dari Universitat der Bundeswehr Munchen dan Prof. Dr. Michael Bohne dari University of Applied Sciences Dortmund. Stefan Koos membawakan makalah yang berjudul “Artificial Intelligence – Legal Reality or Science Fiction; Vicil Law, Legal Ethic and Constitutional Questions”. “Hewan lebih layak dijadikan sebagai subjek hukum karena lebih memiliki kemiripan dengan manusia dibandingkan dengan kecerdasan buatan (Artificial Intelligence), oleh karena itu pengguna kecerdasan buatan dalam hal ini adalah manusia merupakan subyek yang perlu dibebankan terkait dampak hukum yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan” papar Koos. “Dilema dari penggunaan Artificial Intelligience dalam ranah hukum adalah kecerdasan buatan tidak memiliki sifat manusia berupa perasaan dalam membuat suatu keputusan”, sambung Koos dalam paparannya. Sementara Michael Bohne menyampaikan makalah dengan judul “Freedom of speech in a digital world”. “Internet telah menyediakan media yang sangat luas bagi manusia untuk menyampaikan pendapatannya. Namun hal tersebut memiliki konsekuensi negatif seperti Hate Speech atau Hoax. Jerman menjunjung tinggi perlindungan terhadap kebebasan berbicara, namun ada pembatasan untuk tidak menyebar kebohongan dan penghinaan”, sambung Michael Bohne.


Public Lecture ini dihadiri oleh Kepala Ombudsman Republik Indonesia Perwakilan Aceh, Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia Wilayah Aceh, Kejaksaan Tinggi Aceh, Yayasan Advokasi Rakyat Aceh, Kominfo Aceh, Kejaksaan Negeri Banda Aceh, ICAIOS, LSM dan pers. (henri)

Berita
Pembukaan Latsar CPNS Kemenristekdikti di Puslatbang KHAN
Pegawai Puslatbang KHAN ikuti outbound di Berastagi
E-Learning Pusdiklat Kepemimpinan

JTA Journal PKP2A IV LAN

JDIH LAN

Link Terkait

  • Kementerian Kesehatan
  • Kementerian Sekretariat Negara RI
  • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
  • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  • Kementerian Pemuda dan Olahraga
  • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
  • Kementerian Komunikasi dan Informatika
  • Kementerian Dalam Negeri
  • Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  • Kementerian Keuangan

Download

  • Kajian-Kedudukan-dan-Peran-Kecamatan-Dalam-UU-Nomor-11-Tahun-2006-tentang-Pemerintahan-Aceh-2011 (39 downloads)
  • Kajian-Efektivitas-Pelaksanaan-Jaminan-Kesehatan-Aceh-JKA-2011 (38 downloads)
  • [Prosiding Seminar Nasional] Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik-2012 (33 downloads)
  • Kajian Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Aceh-2012 (36 downloads)
  • Kajian Keseimbangan Pembangunan Aceh-2012 (31 downloads)
© 2010 - 2022 Puslatbang KHAN LAN. All rights reserved.