Prinsip memberikan pelayanan publik secara mudah, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparan dan adil merupakan tuntutan yang tidak dapat diabaikan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan dimaksud. Perkembangan teknologi dan pesatnya akses informasi sebagai sarana penunjang pelayanan publik menjadi dasar diberlakukannya PermenPANRB No. 15 tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan menggantikan PermenPANRB Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan standar Pelayanan yang dianggap tidak sesuai lagi dalam memenuhi tuntutan percepatan akses pelayanan publik. Hal ini disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Ir. H. Alwin, M.Si pada pembukaan Advokasi penyusunan Standar Pelayanan Publik di Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian dan Pelatihan dan Pendidikan (PKP2A) IV Lembaga Administrasi Negara, Aceh.
Dalam kesempatan itu, Kepala PKP2A IV LAN yang diwakili Kabid Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Nurul Hidayah, SH, M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan ditetapkannya PermenPANRB No. 15 tahun 2014, maka diharapkan setiap Aparatur Sipil Negara, memiliki kesadaran akan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai pelayan publik dengan merubah cara pandang yang awalnya lebih mengutamakan dan melayani atasan (government centered) menjadi lebih berpihak pada kepentingan masyarakat (people centered).
Selanjutnya Nurul Hidayah yang dalam melaksanakan advokasi bersama tim Kajian PKP2A IV LAN Aceh juga menjelaskan bahwa disamping melakukan pendampingan dalam penyusunan standar Pelayanan, pelaksanaan advokasi dari tanggal 18 sd 20 Mei 2015 di Medan, diikuti oleh 5 SKPD, Baliatbang Prov, Biro Organisasi, Biro Keuangan dan Biro Umum dan Rumah Sakit Haji Pemda Prov Sumut, juga dimaksudkan sebagai langkah strategis dalam memperluas jejaring kemitraan ke seluruh wilayah Sumatera. Mengingat PKP2A IV LAN yang berkedudukan di Aceh melingkupi wilayah kerja ke seluruh sumatera. Karenanya diperlukan dukungan dan kerjasama berbagai pihak terkait guna menghasilkan rekomendasi yang secara nyata dapat berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam mewujudkan agenda Reformasi Birokrasi.
