• Beranda
  • Tentang Kami
    • Visi dan Misi
    • Tugas dan Fungsi
    • Struktur Organisasi
    • Profil Kepala Puslatbang KHAN
    • Profil Kepala Bagian Umum
    • Jabatan Fungsional
      • Widyaiswara
      • Analis Kebijakan
      • Analis Pengelolaan Keuangan APBN
  • Substansi
    • Bagian Umum
      • Kelompok Substansi SDM dan Umum
      • Kelompok Substansi Perencanaan dan Keuangan
    • Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
      • Persyaratan Diklat
    • Kelompok Substansi Kajian Hukum Administrasi Negara
      • Jurnal Transformasi Administrasi
      • Buletin Akselerasi Kinerja
      • Knowledge Sharing
        • SPSS
        • Eviews
        • Shazam
        • E-Referensi
  • Informasi Publik
    • Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
    • SNI ISO 9001:2015
    • JURNAL DWI MINGGUAN
    • LKIP
    • Rencana Strategis
    • Info Pengadaan
    • Hasil Kajian
    • Standar Pelayanan
  • PPID
    • Dasar Hukum
    • Prosedur
    • DIP (Daftar Informasi Publik)
      • Informasi Wajib dan Berkala
      • Informasi Publik Tersedia Setiap Saat
      • Informasi Serta Merta
    • Formulir
  • Kontak
  • FAQ
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Visi dan Misi
    • Tugas dan Fungsi
    • Struktur Organisasi
    • Profil Kepala Puslatbang KHAN
    • Profil Kepala Bagian Umum
    • Jabatan Fungsional
      • Widyaiswara
      • Analis Kebijakan
      • Analis Pengelolaan Keuangan APBN
  • Substansi
    • Bagian Umum
      • Kelompok Substansi SDM dan Umum
      • Kelompok Substansi Perencanaan dan Keuangan
    • Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
      • Persyaratan Diklat
    • Kelompok Substansi Kajian Hukum Administrasi Negara
      • Jurnal Transformasi Administrasi
      • Buletin Akselerasi Kinerja
      • Knowledge Sharing
        • SPSS
        • Eviews
        • Shazam
        • E-Referensi
  • Informasi Publik
    • Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
    • SNI ISO 9001:2015
    • JURNAL DWI MINGGUAN
    • LKIP
    • Rencana Strategis
    • Info Pengadaan
    • Hasil Kajian
    • Standar Pelayanan
  • PPID
    • Dasar Hukum
    • Prosedur
    • DIP (Daftar Informasi Publik)
      • Informasi Wajib dan Berkala
      • Informasi Publik Tersedia Setiap Saat
      • Informasi Serta Merta
    • Formulir
  • Kontak
  • FAQ
  • Home
  • Kegiatan
  • Pelayanan Publik Berbasis “People Centered”

Pelayanan Publik Berbasis “People Centered”

29 May 2015 Written by Puslatbang KHAN

Prinsip memberikan pelayanan publik secara mudah, partisipatif, akuntabel, berkelanjutan, transparan dan adil merupakan tuntutan yang tidak dapat diabaikan oleh Penyelenggara Pelayanan Publik dalam menyusun, menetapkan dan menerapkan standar pelayanan dimaksud. Perkembangan teknologi dan pesatnya akses  informasi  sebagai sarana penunjang pelayanan publik menjadi dasar diberlakukannya PermenPANRB  No. 15 tahun 2014 tentang  Pedoman Standar Pelayanan menggantikan PermenPANRB Nomor 36 Tahun 2012 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan standar Pelayanan  yang  dianggap tidak sesuai lagi dalam memenuhi tuntutan percepatan akses pelayanan publik. Hal ini disampaikan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan Provinsi Sumatera Utara Ir. H. Alwin, M.Si pada pembukaan Advokasi penyusunan Standar Pelayanan Publik di Provinsi Sumatera Utara yang diselenggarakan oleh Pusat Kajian  dan Pelatihan dan Pendidikan (PKP2A)  IV Lembaga Administrasi Negara,  Aceh.

Dalam kesempatan itu, Kepala PKP2A IV LAN yang diwakili Kabid Kajian Kebijakan dan Inovasi Administrasi Negara, Nurul Hidayah, SH, M.Si dalam sambutannya menyampaikan bahwa dengan ditetapkannya PermenPANRB No. 15 tahun 2014, maka diharapkan setiap Aparatur Sipil Negara, memiliki kesadaran akan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagai pelayan publik dengan merubah cara pandang yang awalnya lebih mengutamakan dan melayani atasan (government centered) menjadi lebih berpihak pada kepentingan masyarakat (people centered).

Selanjutnya Nurul Hidayah yang dalam melaksanakan advokasi bersama tim Kajian PKP2A IV LAN Aceh juga menjelaskan bahwa disamping melakukan pendampingan dalam penyusunan standar Pelayanan, pelaksanaan advokasi  dari tanggal 18 sd  20 Mei 2015 di Medan, diikuti oleh 5 SKPD, Baliatbang Prov, Biro Organisasi, Biro Keuangan dan Biro Umum dan Rumah Sakit Haji Pemda Prov Sumut, juga  dimaksudkan  sebagai langkah strategis dalam memperluas jejaring kemitraan ke seluruh wilayah Sumatera. Mengingat PKP2A IV  LAN  yang berkedudukan di Aceh melingkupi wilayah kerja ke seluruh sumatera. Karenanya diperlukan dukungan dan kerjasama berbagai pihak terkait  guna menghasilkan rekomendasi yang  secara nyata dapat berkontribusi dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dalam  mewujudkan  agenda Reformasi Birokrasi.

Kegiatan
PermenPANRB, SKPD
Pembinaan dan Pengawasan Kepegawaian dan Pengelolaan BMN oleh Sestama LAN RI
Forum diskusi mingguan “English Day”
E-Learning Pusdiklat Kepemimpinan

JTA Journal PKP2A IV LAN

JDIH LAN

Link Terkait

  • Kementerian Kesehatan
  • Kementerian Sekretariat Negara RI
  • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
  • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  • Kementerian Pemuda dan Olahraga
  • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
  • Kementerian Komunikasi dan Informatika
  • Kementerian Dalam Negeri
  • Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  • Kementerian Keuangan

Download

  • [Lelang] Pemberitahuan: Lelang Non Eksekusi Wajib Barang Milik Negara (864 downloads)
  • [Kajian] Strategi Pencegahan dan Penindakan Trading In Influence Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (2124 downloads)
  • Survey Kepuasan Puslatbang KHAN (1063 downloads)
  • Buku Saku Gratifikasi - KPK (1256 downloads)
  • [Policy Brief] Strategi Pemenuhan Kebutuhan Pengembangan Kompetensi ASN di Pemerintah Daerah (1532 downloads)
© 2010 - 2022 Puslatbang KHAN LAN. All rights reserved.