• Beranda
  • Tentang Kami
    • Visi dan Misi
    • Tugas dan Fungsi
    • Struktur Organisasi
    • Profil Kepala Puslatbang KHAN
    • Profil Kepala Bagian Umum
    • Jabatan Fungsional
      • Widyaiswara
      • Analis Kebijakan
      • Analis Pengelolaan Keuangan APBN
  • Substansi
    • Bagian Umum
      • Kelompok Substansi SDM dan Umum
      • Kelompok Substansi Perencanaan dan Keuangan
    • Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
      • Persyaratan Diklat
    • Kelompok Substansi Kajian Hukum Administrasi Negara
      • Jurnal Transformasi Administrasi
      • Buletin Akselerasi Kinerja
      • Knowledge Sharing
        • SPSS
        • Eviews
        • Shazam
        • E-Referensi
  • Informasi Publik
    • Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
    • SNI ISO 9001:2015
    • JURNAL DWI MINGGUAN
    • LKIP
    • Rencana Strategis
    • Hasil Kajian
    • Evaluasi Pasca Pelatihan
      • Tahun 2021-2022
    • Info Pengadaan
    • Standar Pelayanan
  • PPID
    • Dasar Hukum
    • Prosedur
    • DIP (Daftar Informasi Publik)
      • Informasi Wajib dan Berkala
      • Informasi Publik Tersedia Setiap Saat
      • Informasi Serta Merta
    • Formulir
  • Kontak
  • FAQ
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Visi dan Misi
    • Tugas dan Fungsi
    • Struktur Organisasi
    • Profil Kepala Puslatbang KHAN
    • Profil Kepala Bagian Umum
    • Jabatan Fungsional
      • Widyaiswara
      • Analis Kebijakan
      • Analis Pengelolaan Keuangan APBN
  • Substansi
    • Bagian Umum
      • Kelompok Substansi SDM dan Umum
      • Kelompok Substansi Perencanaan dan Keuangan
    • Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
      • Persyaratan Diklat
    • Kelompok Substansi Kajian Hukum Administrasi Negara
      • Jurnal Transformasi Administrasi
      • Buletin Akselerasi Kinerja
      • Knowledge Sharing
        • SPSS
        • Eviews
        • Shazam
        • E-Referensi
  • Informasi Publik
    • Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
    • SNI ISO 9001:2015
    • JURNAL DWI MINGGUAN
    • LKIP
    • Rencana Strategis
    • Hasil Kajian
    • Evaluasi Pasca Pelatihan
      • Tahun 2021-2022
    • Info Pengadaan
    • Standar Pelayanan
  • PPID
    • Dasar Hukum
    • Prosedur
    • DIP (Daftar Informasi Publik)
      • Informasi Wajib dan Berkala
      • Informasi Publik Tersedia Setiap Saat
      • Informasi Serta Merta
    • Formulir
  • Kontak
  • FAQ
  • Home
  • Berita
  • FGD Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

FGD Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

19 August 2015 Written by Puslatbang KHAN
FGD Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

FGD Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender

PKP2 A IV LAN yang diwakili kabid KKIAN Nurul Hidayah pada Rabu, 12 Agustus 2015 ikut berkontribusi dalam memberikan masukan dan saran pada penyusunan Pergub tentang Perencanaan dan Penganggaran Responsif Gender (PPRG). Pertemuan yang dikemas dalam FGD ini sekaligus merefleksi sejauh mana pemahaman Strategi Penggarusutamaan gender dikalangan stakeholders dan apakah telah diintegrasikan dalam kerangka perencanaan dan pelaksanaan program pembangunan di Aceh. Dalam kesempatan tersebut Nurul Hidayah memberikan pandangan bahwa berbagai regulasi telah sangat mendukung terintegrasinya PUG dalam setiap dokumen perencanaan dan pengganggaran yang responsif gender. Namun dibutuhkan komitmen dan keseriusan pemerintah dalam ikut membina dan mengawal kinerja pokja dan sekretariat pokja pada setiap satuan kerja perangkat Daerah.

Peserta FGD berasal dari para fokal poin PUG Provinsi Aceh, LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat), Badan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dibawah koordinasi BAPPEDA ACEH selaku ketua Pokja PUG. Tindak lanjut yang akan dilakukan adalah mengadakan pertemuan lanjutan yang akan mencoba merangkum semua masukan forum dalam  mempertajam strategi kebijakan yg akan dituangkan dalam pergub dimaksud. (Nurul/KKIAN)

Berita
Peringatan HUT RI Ke 70
Pembukaan Diklat Kepemimpinan Tk. II Angkatan 41 Kelas L
E-Learning Pusdiklat Kepemimpinan

JTA Journal PKP2A IV LAN

JDIH LAN

Link Terkait

  • Kementerian Kesehatan
  • Kementerian Sekretariat Negara RI
  • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
  • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  • Kementerian Pemuda dan Olahraga
  • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
  • Kementerian Komunikasi dan Informatika
  • Kementerian Dalam Negeri
  • Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  • Kementerian Keuangan

Download

  • Policy Brief - Strategi Pencegahan dan Penindakan Trading in Influence dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (21 downloads)
  • Handbook - Strategi Pencegahan dan Penindakan Trading in Influence dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (27 downloads)
  • Policy Brief Kemendagri (47 downloads)
  • PB Peran Strategis BIG (55 downloads)
  • Makalah Kebijakan Strategi Pencegahan Sengketa Konflik Batas Daerah (85 downloads)
© 2010 - 2022 Puslatbang KHAN LAN. All rights reserved.