Aceh Besar — 4 Maret 2026. Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (Pusjar SKMK LAN RI) dan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik (FISIP) UIN Ar-Raniry menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) di Aula Lantai 2 Pusjar SKMK LAN RI, Aceh Besar, Rabu (4/3).

Penandatanganan PKS ini menandai dimulainya kerja sama formal antara kedua institusi. Fokus kolaborasi diarahkan pada penguatan pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi, pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat, yang terintegrasi dengan kebutuhan pengembangan kapasitas aparatur sipil negara (ASN), khususnya dalam manajemen kinerja dan kebijakan publik.

Kepala Pusjar SKMK LAN RI, Said Fadhil, menyampaikan bahwa kemitraan ini merupakan bagian dari strategi institusinya untuk membangun ekosistem pembelajaran yang kolaboratif antara lembaga pemerintah dan perguruan tinggi.

“Penandatanganan PKS ini merupakan langkah awal untuk memperkuat sinergi riset, pengembangan kapasitas, dan diseminasi pengetahuan kebijakan publik yang relevan dengan kebutuhan daerah,” ujarnya.

Menurutnya, kolaborasi dengan FISIP UIN Ar-Raniry diharapkan dapat mendorong lahirnya kajian kebijakan berbasis data serta praktik pembelajaran yang adaptif terhadap dinamika tata kelola pemerintahan. Ia menambahkan, tantangan reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas layanan publik memerlukan dukungan akademik yang kuat dan kontekstual.

Dekan FISIP UIN Ar-Raniry, Muji Mulia, menyatakan bahwa PKS ini membuka ruang lebih luas bagi sivitas akademika untuk terlibat langsung dalam proses kebijakan publik.

“Kami melihat kerja sama ini sebagai peluang strategis untuk menghubungkan teori dengan praktik. Mahasiswa dan dosen dapat berkontribusi dalam penelitian terapan maupun kegiatan pengabdian yang berdampak nyata bagi penguatan manajemen kinerja di sektor publik,” katanya.

Ia menambahkan, integrasi antara riset akademik dan kebutuhan kelembagaan pemerintah berpotensi meningkatkan kualitas rekomendasi kebijakan yang dihasilkan.

Ruang lingkup kerja sama yang disepakati meliputi:

• Pengembangan program pendidikan dan pelatihan bersama;
• Pelaksanaan penelitian kolaboratif di bidang kebijakan publik dan manajemen kinerja;
• Kegiatan seminar, lokakarya, dan forum ilmiah;
• Program magang dan pengabdian masyarakat yang relevan dengan kebutuhan institusi.

Melalui penandatanganan PKS ini, kedua institusi menegaskan komitmen untuk membangun kemitraan yang adaptif terhadap kebutuhan pembangunan daerah dan nasional, sejalan dengan agenda reformasi birokrasi serta penguatan kompetensi ASN.

Banda Aceh, 4 Maret 2026 – Tim Analis Kebijakan dari Pusjar SKMK LAN RI melaksanakan audiensi dengan Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Aceh pada Selasa (4/3) bertempat di Kantor BPS Aceh. Kegiatan ini merupakan bagian dari upaya penguatan rencana pelaksanaan survei resiliensi Aparatur Sipil Negara (ASN) dalam menghadapi situasi krisis bencana.

Audiensi tersebut dipimpin oleh Tyas Wahyu Fadhilla selaku Ketua Tim Analis Kebijakan LAN bersama anggota tim. Kehadiran tim Analis Kebijakan disambut oleh Kepala Bagian Umum BPS Aceh, Tasdik Ilhamudin, beserta Tim Statistisi dari BPS Aceh.

Kegiatan ini bertujuan untuk memperoleh pendalaman pemahaman terkait aspek konseptual dan metodologis dalam perancangan survei, termasuk penentuan variabel, penyusunan instrumen, teknik sampling, serta pengolahan dan analisis data. Penguatan metodologi menjadi krusial agar survei yang dirancang memiliki validitas, reliabilitas, serta dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Dalam sambutannya, perwakilan BPS Aceh menyampaikan apresiasi atas inisiatif LAN dalam mengembangkan instrumen pengukuran resiliensi ASN. BPS menekankan pentingnya kejelasan definisi operasional, kerangka konseptual yang kuat, serta kesesuaian antara tujuan survei dan desain metodologi. Selain itu, BPS juga berbagi praktik baik dalam pelaksanaan survei berskala daerah, termasuk strategi mitigasi bias responden dan pengendalian kualitas data.

Sementara itu, Ketua Tim Analis Kebijakan, Tyas Wahyu Fadhilla, menyampaikan bahwa survei resiliensi ASN ini dirancang untuk memetakan kapasitas individu dan organisasi ASN dalam menghadapi situasi krisis, khususnya bencana alam yang memiliki risiko tinggi di wilayah Aceh. Hasil survei diharapkan menjadi dasar perumusan rekomendasi kebijakan penguatan manajemen talenta, sistem kerja adaptif, serta strategi peningkatan kapasitas ASN berbasis risiko.
“Penguatan ketahanan birokrasi menjadi agenda strategis, terutama di daerah rawan bencana. Kami ingin memastikan bahwa desain survei ini tidak hanya kuat secara akademik, tetapi juga relevan secara kebijakan,” ujar Tyas.

Melalui audiensi ini, kedua institusi sepakat untuk membuka ruang kolaborasi lanjutan, khususnya dalam pendampingan teknis penyusunan instrumen dan validasi metodologi. Sinergi antara LAN dan BPS diharapkan dapat menghasilkan survei yang kredibel serta mendukung pengambilan keputusan berbasis data dalam penguatan resiliensi ASN.

Kepala Pusjar SKMK LAN RI bersama tim mendampingi kunjungan kerja Wakil Menteri PANRB di Aceh Tamiang pada 24 Februari 2026 untuk meninjau kondisi layanan publik, terutama pelayanan administrasi kependudukan di Dinas Dukcapil, kesiapan Mall Pelayanan Publik (MPP), serta fasilitas layanan di Kejaksaan Negeri,

Peninjauan ini dilakukan sebagai bagian dari pemetaan kebutuhan perbaikan tata kelola pascabencana banjir yang sebelumnya melanda wilayah tersebut.

Selama pemantauan, rombongan menilai alur pelayanan, kapasitas dan ketersediaan sumber daya manusia, tingkat integrasi layanan digital, waktu tunggu masyarakat, serta kondisi sarana dan prasarana pelayanan publik.

Temuan lapangan tersebut menjadi dasar penyusunan rekomendasi teknis untuk perbaikan cepat maupun penguatan tata kelola dalam jangka menengah. Output awal kegiatan mencakup informasi terkini mengenai kondisi layanan administrasi kependudukan serta kebutuhan peningkatan kapasitas kelembagaan pada unit-unit pelayanan.

Wakil Menteri PANRB, Purwadi Arianto, menegaskan bahwa pemulihan layanan pascabencana memerlukan pendekatan yang menyeluruh dan kolaboratif.

“Pemulihan tidak boleh berhenti pada perbaikan fisik. Yang lebih penting adalah memastikan layanan tetap akuntabel, mudah diakses, dan memenuhi standar pelayanan publik. Kolaborasi LAN, BKN, ANRI, dan pemerintah daerah menjadi kunci percepatan,” ujarnya. Ia menambahkan bahwa pendampingan teknis harus terus berlanjut hingga indikator kinerja pelayanan kembali stabil.

Sehari sebelumnya, pada 23 Februari 2026, rangkaian kegiatan diawali dengan pra-pertemuan di Medan untuk penyusunan draf Rencana Aksi Satgas Tata Kelola Pemerintahan. Pertemuan tersebut membahas kerangka pemulihan tata kelola pascabencana di Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Hadir dalam rapat tersebut Wamen PANRB, jajaran Deputi PANRB, perwakilan BKN Regional Medan dan Aceh, Balai Arsip Nasional, serta institusi terkait mitigasi bencana. Pusjar SKMK LAN RI hadir untuk memastikan bahwa penguatan kapasitas ASN menjadi elemen strategis dalam rencana aksi tersebut.

Pra-pertemuan menghasilkan dua keluaran utama. Pertama, draf awal Rencana Aksi Satgas Tata Kelola Pemerintahan yang memuat kebutuhan harmonisasi regulasi, penyederhanaan prosedur pelayanan, serta dukungan teknis lintas lembaga untuk mempercepat pemulihan layanan publik di wilayah terdampak.

Kedua, rancangan peran LAN RI dalam menyediakan pelatihan nol rupiah bagi ASN terdampak bencana, terutama untuk mendukung keberlanjutan layanan dasar seperti administrasi kependudukan, perizinan, dan unit pelayanan strategis lainnya. Dokumen ini akan disempurnakan menggunakan data faktual dari daerah terdampak.

Kepala Pusjar SKMK LAN RI, Said Fadhil, menegaskan bahwa LAN RI tidak hanya bertugas menyediakan pelatihan, tetapi juga memastikan pendampingan berkelanjutan di lapangan.

“Pendekatan kami mencakup asesmen kebutuhan, penyusunan kurikulum yang relevan dengan kondisi daerah, serta pendampingan implementasi di unit layanan. Tujuannya agar instansi memiliki ketahanan organisasi dan mampu mempertahankan kualitas pelayanan dalam situasi darurat,” ujarnya.

Ia juga menekankan pentingnya memperkuat peran pengembangan kompetensi (bangkom) dan corporate university (corpu) untuk meningkatkan kapasitas ASN secara sistematis.

Dalam dokumen rencana aksi yang tengah disusun, Pusjar SKMK LAN RI mengarahkan upaya pada pemetaan layanan kritis yang terdampak bencana, termasuk layanan administrasi kependudukan, perizinan, bantuan sosial, dan unit-unit layanan prioritas lainnya.

Aceh Besar, 5 Februari 2026 — Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) menandatangani Perjanjian Kerja Sama (PKS) dengan empat perguruan tinggi di Aceh dalam rangka penyelenggaraan Pelatihan Dasar (Latsar) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) Tahun 2026.
Penandatanganan PKS yang dilaksanakan di Kantor Pusjar SKMK, Aceh Besar, Rabu (5/2), melibatkan Universitas Teuku Umar (UTU), Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh, Universitas Samudra (Unsam), dan Akademi Komunitas Negeri (AKN) Aceh Barat. Kerja sama ini merupakan bagian dari langkah strategis Pusjar SKMK untuk memastikan pelaksanaan Latsar CPNS berlangsung secara berkualitas, kontekstual, dan relevan dengan kebutuhan pengembangan kompetensi aparatur, khususnya CPNS tenaga pendidik dari keempat perguruan tinggi tersebut.
Melalui kerja sama ini, masing-masing perguruan tinggi akan mengirimkan CPNS tenaga pendidik untuk mengikuti Pelatihan Dasar CPNS di Pusjar SKMK pada tahun 2026. Fokus pembelajaran diarahkan pada pembentukan karakter ASN melalui penguatan nilai-nilai dasar ASN, peningkatan kompetensi teknis dan sosial kultural, serta internalisasi peran CPNS sebagai agen pelayanan publik dan pembangunan yang berintegritas, profesional, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.
Kepala Pusjar SKMK, Siad Fadhil, SIP, MM, menyampaikan bahwa keterlibatan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan Latsar CPNS merupakan strategi penting untuk memastikan proses pembentukan ASN dilakukan secara sistematis, terukur, dan berbasis keilmuan.
“CPNS, khususnya tenaga pendidik, memiliki peran strategis dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Melalui kerja sama ini, Pusjar SKMK memastikan bahwa Latsar CPNS Tahun 2026 tidak hanya bersifat administratif, tetapi benar-benar membentuk ASN yang berintegritas, kompeten, dan berorientasi pada pelayanan masyarakat,” jelasnya.
Penandatanganan PKS tersebut dihadiri oleh pimpinan masing-masing perguruan tinggi. Dari Universitas Teuku Umar (UTU) hadir Prof. Dr. Ishak Hasan, M.Si selaku Rektor, didampingi tim kerja sama. Universitas Samudra dihadiri oleh Prof. Dr. Ir. Hamdani, M.T selaku Rektor, Institut Seni Budaya Indonesia (ISBI) Aceh dihadiri langsung oleh Rektor Prof. Dr. Wildan, M.Pd, serta Akademi Komunitas Negeri (AKN) Aceh Barat dihadiri oleh Direktur Haimi Ardiansyah, M.T.
Rektor UTU, Prof. Ishak Hasan, menilai keterlibatan perguruan tinggi dalam penyelenggaraan Latsar CPNS merupakan kontribusi nyata dunia akademik dalam membentuk ASN yang profesional dan berkarakter.
“Tenaga pendidik yang mengikuti Latsar CPNS akan kembali ke lingkungan kampus dan masyarakat dengan perspektif pelayanan publik yang lebih kuat. Dampaknya tidak hanya dirasakan di perguruan tinggi, tetapi juga oleh masyarakat luas melalui peningkatan kualitas pendidikan dan layanan akademik,” ujarnya.
Sementara itu, Rektor Universitas Samudra, Prof. Hamdani, menekankan pentingnya Latsar CPNS dalam membangun kesadaran peran ASN di lingkungan pendidikan tinggi.
“Latsar CPNS menjadi fondasi penting bagi tenaga pendidik untuk memahami perannya sebagai bagian dari aparatur negara, sehingga mampu menjalankan tugas pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat secara profesional dan akuntabel,” ungkapnya.
Rektor ISBI Aceh, Prof. Wildan, menyampaikan bahwa meskipun ISBI Aceh berfokus pada pengembangan seni dan budaya, nilai-nilai ASN tetap menjadi landasan penting bagi tenaga pendidik.
“Tenaga pendidik seni dan budaya juga merupakan bagian dari ASN yang memiliki tanggung jawab pelayanan publik. Melalui Latsar CPNS, kami ingin memastikan dosen tidak hanya unggul secara artistik dan akademik, tetapi juga memiliki integritas dan komitmen kebangsaan yang kuat,” katanya.
Direktur AKN Aceh Barat, Haimi Ardiansyah, menambahkan bahwa kerja sama ini membuka ruang penguatan kompetensi vokasional CPNS tenaga pendidik agar lebih adaptif terhadap kebutuhan masyarakat dan dunia kerja.
“CPNS tenaga pendidik yang dibekali nilai ASN dan kompetensi kinerja yang baik akan melahirkan lulusan yang lebih siap kerja dan relevan dengan kebutuhan daerah, sehingga manfaatnya dapat dirasakan langsung oleh masyarakat,” ujarnya.
Pusjar SKMK menegaskan bahwa kerja sama ini merupakan bagian dari komitmen berkelanjutan dalam menyiapkan ASN yang profesional dan berintegritas, sekaligus mendukung peningkatan kualitas pendidikan tinggi di Aceh. Melalui penyelenggaraan Latsar CPNS yang berkualitas, CPNS tenaga pendidik dari keempat perguruan tinggi tersebut diharapkan mampu memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat melalui layanan pendidikan yang lebih baik, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan publik.

Banda Aceh, 23 Januari 2026 — Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) Lembaga Administrasi Negara (LAN) menyelenggarakan Stakeholder Meeting Daerah Bencana Sumatera yang diikuti oleh perwakilan Pemerintah Provinsi serta Pemerintah Kabupaten/Kota se-Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat.

Kegiatan yang dilaksanakan secara daring ini menjadi forum strategis untuk membahas penguatan kapasitas Aparatur Sipil Negara (ASN) di daerah terdampak bencana, sekaligus memperkuat kebijakan pelayanan publik pada masa darurat dan pascabencana.

Stakeholder meeting ini membahas sejumlah agenda penting, antara lain penjelasan kebijakan terbaru dan rencana kegiatan tahun 2026, diskusi kebutuhan dan tantangan pengembangan kapasitas kebencanaan, identifikasi peluang kolaborasi lintas sektor, serta pemetaan sumber daya manusia dan sarana prasarana pengembangan kapasitas di wilayah rawan bencana.

Dalam forum tersebut, para peserta menyepakati beberapa poin penguatan kapasitas ASN kebencanaan, di antaranya penguatan ketahanan (resilience) ASN dalam menghadapi bencana, optimalisasi pembelajaran bertema kebencanaan, pemetaan produk pembelajaran dan alumni yang mengangkat isu bencana, serta penguatan arah Proyek Perubahan dan kegiatan pembelajaran ASN agar berkontribusi nyata terhadap penanganan bencana di daerah.

Selain pengembangan kompetensi, stakeholder meeting juga menekankan pentingnya advokasi kebijakan pelayanan publik pada masa darurat bencana. Peserta menyoroti perlunya pendampingan peningkatan kualitas kebijakan tanggap bencana, pelibatan multi sektor dalam situasi darurat, kejelasan arah pelayanan publik pascabencana, serta perlindungan terhadap dokumen penting yang berisiko hilang akibat bencana.

Dalam hal ini, peran Lembaga Administrasi Negara sangat diharapkan dalam memberikan advokasi dan panduan penyusunan kebijakan pelayanan publik pada masa darurat bencana, guna memastikan keberlangsungan layanan kepada masyarakat tetap berjalan secara optimal.

Melalui kegiatan ini, Pusjar SKMK LAN RI berharap terbangun sinergi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah dalam pengembangan kapasitas ASN kebencanaan, sehingga daerah terdampak bencana dapat menjadi lebih tangguh, adaptif, dan responsif dalam menghadapi situasi krisis.

Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) meraih Anugerah Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2025 dari Komisi Informasi Aceh.

Dalam ajang tersebut, Pusjar SKMK LAN RI memperoleh kualifikasi “Informatif” dengan nilai 97,4, pada kategori Instansi Vertikal. Capaian ini menunjukkan komitmen Pusjar SKMK dalam menjalankan prinsip keterbukaan informasi publik secara transparan, akuntabel, dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penghargaan ini menjadi pengakuan atas upaya berkelanjutan Pusjar SKMK LAN RI dalam menyediakan layanan informasi publik yang mudah diakses, jelas, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

Ke depan, Pusjar SKMK LAN RI berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik sebagai bagian dari upaya membangun kepercayaan publik serta mendukung terwujudnya tata kelola pemerintahan yang baik.

Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) LAN RI telah melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) Tahun 2025 sebagai bagian dari upaya evaluasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Berdasarkan hasil survei terhadap 390 responden, Pusjar SKMK memperoleh nilai SKM sebesar 92,76 dengan predikat A (Sangat Baik). Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan yang diberikan telah memenuhi harapan masyarakat dan pengguna layanan.

Penilaian dilakukan terhadap sembilan unsur pelayanan (U1–U9), yang meliputi persyaratan, prosedur, waktu pelayanan, biaya/tarif, produk layanan, kompetensi pelaksana, perilaku pelaksana, sarana dan prasarana, serta penanganan pengaduan. Seluruh unsur tersebut memperoleh nilai yang berada pada kategori sangat baik.

Hasil SKM ini menjadi bahan evaluasi strategis bagi Pusjar SKMK untuk terus melakukan perbaikan berkelanjutan, meningkatkan profesionalisme aparatur, serta memperkuat komitmen dalam memberikan pelayanan publik yang berkualitas, transparan, dan akuntabel.

Pusjar SKMK menyampaikan terima kasih kepada seluruh responden atas partisipasi, kepercayaan, serta masukan yang telah diberikan demi peningkatan kualitas pelayanan ke depan.