Banda Aceh – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh berkolaborasi dengan Pusjar SKMK LAN RI untuk memperkuat kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK). Langkah strategis ini diambil guna mendongkrak kualitas rekomendasi kebijakan berbasis bukti di tingkat daerah.

Sinergi tersebut dimatangkan dalam rapat koordinasi terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang digelar di Ruang Corporate University Kanwil Kemenkum Aceh dan melalui Zoom Meeting, Selasa (7/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan LAN RI mengungkapkan adanya sejumlah kendala di daerah terkait optimalisasi peran analis kebijakan.

Guna mengatasi hal itu, diperlukan pembinaan berkelanjutan di wilayah Sumatera, mulai dari penyusunan kurikulum yang terstruktur, webinar series, hingga pendampingan penyusunan policy brief.

Merespons hal tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Aceh, Muhammad Ardiningrat Hidayat, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya penguatan ini. Salah satu langkah nyata yang telah berjalan adalah pembentukan forum kolaborasi lintas sektor.

“Kami mendukung penuh upaya penguatan kompetensi Analis Kebijakan. Kami juga telah membentuk Forum Koordinasi Kebijakan Hukum dan Harmonisasi Regulasi Daerah (Forkaidah) sebagai wadah kolaborasi dengan pemda, biro hukum, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas,” ujar Ardiningrat.

Melalui pertemuan ini, kedua lembaga sepakat untuk memperkuat sinergi antara Analis Kebijakan dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Kolaborasi ini diharapkan mampu mengawal seluruh proses kebijakan berbasis bukti, mulai dari tahap analisis, penyusunan rekomendasi, hingga harmonisasi regulasi.

Sebagai tindak lanjut nyata, Kanwil Kemenkum Aceh dan LAN RI menjadwalkan peluncuran seri webinar berkala yang akan dimulai pada Agustus 2026 mendatang. Momentum ini sengaja digelar bertepatan dengan peringatan Hari Pengayoman untuk mengangkat berbagai isu strategis dan tematik di daerah.

Aceh Besar, 17 Juni 2026 – Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI) Aceh terus memperkuat perannya dalam pengembangan kompetensi aparatur sipil negara (ASN) dan pembangunan budaya inovasi di daerah. Komitmen tersebut tercermin dalam pelaksanaan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pelaporan Inovasi Daerah Kabupaten Aceh Besar Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kabupaten Aceh Besar di Pusjar SKMK LAN RI Aceh.

Kegiatan yang diikuti oleh perwakilan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Besar ini bertujuan meningkatkan kapasitas ASN dalam mengembangkan, mendokumentasikan, dan melaporkan inovasi daerah secara sistematis sebagai bagian dari upaya peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.

Bupati Aceh Besar, H. Muharram Idris (Syech Muharram), yang membuka kegiatan secara resmi menegaskan bahwa inovasi merupakan instrumen penting dalam mempercepat pembangunan daerah dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurutnya, Aceh Besar memiliki berbagai potensi yang harus terus dikembangkan melalui pendekatan inovatif, terutama dalam penguatan sektor ekonomi masyarakat, pengembangan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM), serta optimalisasi sektor pariwisata daerah.

“Pembangunan Aceh Besar ke depan harus mampu memperkuat perekonomian masyarakat melalui pengembangan UMKM yang berdaya saing, pengelolaan potensi wisata yang berkelanjutan, serta tetap berlandaskan pada nilai-nilai Syariat Islam sesuai paham Ahlussunnah wal Jamaah yang menjadi karakter dan identitas masyarakat Aceh,” ujar Syech Muharram.

Dalam kesempatan yang sama, Kepala Pusjar SKMK LAN RI Aceh, Said Fadhil, menekankan bahwa inovasi harus menjadi budaya kerja yang melekat dalam organisasi pemerintah dan tidak berhenti pada penciptaan program atau aplikasi semata. Menurutnya, inovasi perlu dilembagakan hingga menjadi bagian dari sistem kinerja ASN melalui pendekatan ASN Corporate University (ASN Corpu).

“Budaya inovasi harus dilembagakan hingga menjadi bagian dari sistem kerja dan kinerja ASN. Melalui pendekatan ASN Corporate University, inovasi dapat tumbuh secara berkelanjutan karena didukung oleh proses pembelajaran yang terstruktur dan relevan dengan kebutuhan organisasi,” jelasnya.

Lebih lanjut, Said Fadhil menjelaskan bahwa inovasi daerah merupakan instrumen strategis untuk memperkuat transformasi birokrasi, meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta mempercepat pencapaian tujuan pembangunan daerah.

Pada sesi materi, Mohd Febrianto, Analis Kebijakan Ahli Muda Pusjar SKMK LAN RI Aceh, memaparkan strategi membangun inovasi daerah berbasis permasalahan dan potensi lokal. Ia menjelaskan bahwa inovasi yang berdampak adalah inovasi yang mampu menjawab kebutuhan nyata masyarakat dan organisasi.

“Setiap daerah memiliki tantangan dan potensi yang berbeda. Oleh karena itu, inovasi harus lahir dari kebutuhan riil masyarakat serta memanfaatkan sumber daya dan keunggulan lokal yang dimiliki daerah,” ungkapnya.

Selain itu, ia menekankan pentingnya penggunaan pendekatan evidence-based policy agar inovasi yang dikembangkan tidak hanya kreatif, tetapi juga mampu menghasilkan manfaat yang terukur bagi masyarakat.

Materi selanjutnya disampaikan oleh Derita Yuliarto dari Bappeda Aceh yang membahas teknis penyusunan dan pelaporan inovasi daerah dalam rangka penilaian Indeks Inovasi Daerah. Peserta memperoleh pemahaman mengenai tata cara penginputan data, penyusunan dokumen pendukung, serta strategi meningkatkan kualitas laporan inovasi sesuai pedoman yang ditetapkan oleh Kementerian Dalam Negeri.

Melalui kegiatan ini, Pusjar SKMK LAN RI Aceh menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi pemerintah daerah dalam membangun ekosistem inovasi yang berkelanjutan. Penguatan kapasitas ASN, pelembagaan budaya inovasi, serta penerapan pendekatan ASN Corporate University diharapkan mampu melahirkan inovasi-inovasi yang berdampak nyata bagi masyarakat sekaligus mempercepat terwujudnya birokrasi yang profesional, adaptif, dan berorientasi pada kinerja.

Aceh Besar, [13/5/2026] – Pusat Pembelajaran Strategi Kebijakan dan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK), Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI), menerima hasil pembelajaran peserta magang Hub Kementerian Ketenagakerjaan berupa penyusunan policy brief yang berfokus pada peningkatan efektivitas dan efisiensi pelayanan di lingkungan Pusjar SKMK.
Dalam kegiatan magang ini, peserta berhasil menyusun sejumlah rekomendasi berbasis bukti (evidence-based policy brief) yang mengangkat isu-isu strategis, antara lain:

• Manajemen kehadiran dalam kegiatan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS yang menghadapi berbagai hambatan dan tantangan;
• Optimalisasi pemanfaatan fasilitas olahraga di lingkungan Pusjar SKMK yang belum digunakan secara maksimal oleh pegawai;
• Penataan ruang kerja yang ideal guna mendukung produktivitas pegawai.

Coach pembimbing, Rati Sumanti, menyampaikan bahwa selama proses pembimbingan, pendekatan yang dilakukan berfokus pada diskusi intensif guna menghasilkan rekomendasi kebijakan yang aplikatif. “Melalui diskusi yang mendalam, peserta mampu merumuskan policy brief yang tidak hanya relevan, tetapi juga memberikan solusi yang dapat diimplementasikan,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Umum dan SDM Pusjar SKMK, Edi Sahputra, menegaskan bahwa output yang dihasilkan peserta magang mencerminkan kompetensi yang telah dibangun selama proses pembelajaran. “Pemilihan isu perlu disederhanakan agar lebih fokus dalam melihat efektivitas dan efisiensi pelayanan. Ke depan, hasil ini diharapkan dapat ditindaklanjuti dan dievaluasi secara berkelanjutan, dengan penguatan pada aspek evidence base dalam policy brief,” jelasnya.

Masukan juga disampaikan oleh Ketua Public Relation dan Branding Institution, Febri, yang mengapresiasi substansi policy brief yang disusun. “Policy brief yang disusun sudah sangat menarik, namun masih perlu penguatan pada struktur dan latar belakang masalah. Implementasi sistem presensi berbasis QR Code juga menjadi salah satu rekomendasi yang diharapkan dapat segera diwujudkan,” ungkapnya.

Apresiasi tinggi turut disampaikan oleh Kepala Pusjar SKMK, Said Fadhil. “Peserta magang telah mampu menggambarkan secara komprehensif kondisi di lingkungan Pusjar SKMK, termasuk hambatan dan tantangan dalam pelayanan. Hal ini sangat bermanfaat sebagai umpan balik sekaligus dasar pengembangan inovasi ke depan,” ujarnya. Ia juga menambahkan bahwa peserta magang diharapkan terus menjaga komitmen untuk belajar dan memahami dinamika tugas dalam dunia kerja.

Kegiatan magang ini menjadi bagian dari upaya kolaboratif dalam meningkatkan kapasitas sumber daya manusia serta mendorong lahirnya kebijakan yang adaptif, inovatif, dan berbasis data.

​BANDA ACEH – Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) Aceh menyelenggarakan kegiatan Forum Komunikasi Kebijakan dengan tema “Peran Strategis Analis Kebijakan dalam Perumusan Kebijakan” pada Senin, 20 April 2026. Kegiatan yang berlangsung di Aula Bangsal Garuda ini menghadirkan narasumber ahli, Mirza Sahputra, S.H., M.H., yang merupakan Analis Kebijakan Ahli Muda Pusjar SKMK LAN RI.

Dalam pemaparannya, Mirza Sahputra menekankan pentingnya peran analis kebijakan dalam menghasilkan formulasi kebijakan yang berbasis data dan fakta (evidence-based policy). Kehadirannya menjadi krusial untuk memberikan wawasan mendalam mengenai bagaimana seorang analis dapat menjadi jembatan antara kebutuhan masyarakat dengan regulasi yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah.

Acara ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kemenkumham Aceh, Dr. Drs. Meurah Budiman, S.H., M.H., dan turut menghadirkan narasumber lain, Dr. Delfi Suganda, S.HI., LLM dari Universitas Islam Negeri Ar-Raniry. Selain dihadiri secara langsung, forum ini juga disiarkan melalui platform Zoom Meeting dan kanal YouTube resmi Kanwil Kemenkumham Aceh guna memperluas jangkauan edukasi mengenai tata kelola kebijakan publik di lingkungan pemerintahan.

Dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan publik, Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) menyelenggarakan kegiatan sosialisasi pelayanan publik bagi petugas layanan kebersihan.

Kegiatan ini dilaksanakan pada Rabu, 15 April 2026, bertempat di Aula Lantai 2 Gedung Administrasi Pusjar SKMK, dan diikuti oleh seluruh petugas layanan kebersihan yang berperan sebagai garda terdepan dalam menciptakan kenyamanan lingkungan pelatihan.

Sosialisasi ini menghadirkan narasumber internal, yaitu Rafika dan Bagus Ginanjar, yang memberikan pemahaman mengenai pentingnya pelayanan publik yang ramah, responsif, dan berorientasi pada kepuasan peserta.

Dalam pemaparannya, disampaikan bahwa pelayanan publik tidak hanya dilakukan di dalam ruang kelas, tetapi juga dimulai dari interaksi sederhana sehari-hari, termasuk melalui sikap, sapaan, dan kepedulian petugas layanan kebersihan kepada peserta pelatihan.

“Petugas layanan kebersihan memiliki peran penting sebagai bagian dari wajah pelayanan institusi. Kesan pertama peserta seringkali terbentuk dari interaksi awal yang terjadi di lingkungan sekitar,” ujar salah satu narasumber.

Melalui kegiatan ini, diharapkan seluruh petugas layanan kebersihan dapat semakin memahami peran strategisnya dalam mendukung terciptanya lingkungan yang bersih, nyaman, serta pelayanan yang humanis.

Pusjar SKMK terus berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, tidak hanya dari sisi sistem dan pembelajaran, tetapi juga melalui penguatan kapasitas sumber daya manusia di seluruh lini pelayanan.