• Beranda
  • Tentang Kami
    • Visi dan Misi
    • Tugas dan Fungsi
    • Struktur Organisasi
    • Profil Kepala Puslatbang KHAN
    • Profil Kepala Bagian Umum
    • Jabatan Fungsional
      • Widyaiswara
      • Analis Kebijakan
      • Analis Pengelolaan Keuangan APBN
  • Substansi
    • Bagian Umum
      • Kelompok Substansi SDM dan Umum
      • Kelompok Substansi Perencanaan dan Keuangan
    • Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
      • Persyaratan Diklat
    • Kelompok Substansi Kajian Hukum Administrasi Negara
      • Jurnal Transformasi Administrasi
      • Buletin Akselerasi Kinerja
      • Knowledge Sharing
        • SPSS
        • Eviews
        • Shazam
        • E-Referensi
  • Informasi Publik
    • Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
    • SNI ISO 9001:2015
    • JURNAL DWI MINGGUAN
    • LKIP
    • Rencana Strategis
    • Hasil Kajian
    • Evaluasi Pasca Pelatihan
      • Tahun 2021-2022
    • Info Pengadaan
    • Standar Pelayanan
  • PPID
    • Dasar Hukum
    • Prosedur
    • DIP (Daftar Informasi Publik)
      • Informasi Wajib dan Berkala
      • Informasi Publik Tersedia Setiap Saat
      • Informasi Serta Merta
    • Formulir
  • Kontak
  • FAQ
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Visi dan Misi
    • Tugas dan Fungsi
    • Struktur Organisasi
    • Profil Kepala Puslatbang KHAN
    • Profil Kepala Bagian Umum
    • Jabatan Fungsional
      • Widyaiswara
      • Analis Kebijakan
      • Analis Pengelolaan Keuangan APBN
  • Substansi
    • Bagian Umum
      • Kelompok Substansi SDM dan Umum
      • Kelompok Substansi Perencanaan dan Keuangan
    • Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
      • Persyaratan Diklat
    • Kelompok Substansi Kajian Hukum Administrasi Negara
      • Jurnal Transformasi Administrasi
      • Buletin Akselerasi Kinerja
      • Knowledge Sharing
        • SPSS
        • Eviews
        • Shazam
        • E-Referensi
  • Informasi Publik
    • Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
    • SNI ISO 9001:2015
    • JURNAL DWI MINGGUAN
    • LKIP
    • Rencana Strategis
    • Hasil Kajian
    • Evaluasi Pasca Pelatihan
      • Tahun 2021-2022
    • Info Pengadaan
    • Standar Pelayanan
  • PPID
    • Dasar Hukum
    • Prosedur
    • DIP (Daftar Informasi Publik)
      • Informasi Wajib dan Berkala
      • Informasi Publik Tersedia Setiap Saat
      • Informasi Serta Merta
    • Formulir
  • Kontak
  • FAQ
  • Home
  • Berita
  • Dugaan Penistaan Agama, Presiden Jokowi: Proses Hukum akan Berlangsung Tegas, Cepat, dan Transparan

Dugaan Penistaan Agama, Presiden Jokowi: Proses Hukum akan Berlangsung Tegas, Cepat, dan Transparan

6 November 2016 Written by Puslatbang KHAN

9e9e1351d6a763151a8613c1dd10d427_l

Presiden Joko Widodo mengapresiasi jalannya penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa yang berlangsung pada siang hingga sore hari ini. Presiden juga berterima kasih kepada para ulama dan tokoh-tokoh agama lainnya yang telah memimpin jalannya unjuk rasa sehingga  berlangsung tertib dan damai.

“Sebagai negara demokrasi, kita menghargai proses penyampaian aspirasi melalui unjuk rasa yang dilakukan pada hari ini dengan cara-cara yang tertib dan damai. Terima kasih kami sampaikan kepada para ulama, para kyai, para habaib, para ustadz, yang telah memimpin umatnya yang menyejukkan sehingga sampai Maghrib tadi berjalan dengan tertib dan damai,” demikian Presiden mengawali pernyataannya usai memimpin rapat koordinasi pasca aksi unjuk rasa di Istana Merdeka, Sabtu dini hari, 5 November 2016.

Meski demikian, Presiden menyayangkan insiden yang terjadi setelah ibadah Isya. Pemerintah menengarai ada aktor-aktor politik yang menunggangi insiden itu secara tidak bertanggung jawab.

“Tapi, kita menyesalkan kejadian setelah Isya yang seharusnya sudah bubar tetapi menjadi rusuh. Dan ini kita lihat telah ditunggangi oleh aktor-aktor politik yang memanfaatkan situasi,” terangnya.

Mengenai tuntutan pengunjuk rasa, Presiden sebelumnya telah meminta Wakil Presiden Jusuf Kalla beserta sejumlah anggota Kabinet Kerja lainnya untuk menerima perwakilan pengunjuk rasa dengan baik serta menyerap  aspirasi mereka. Presiden kemudian dengan tegas menyatakan bahwa proses hukum terhadap Calon Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama akan berjalan dengan tegas, cepat, dan transparan.

“Oleh sebab itu, saya minta para pengunjuk rasa untuk kembali pulang ke rumah masing-masing, ke daerah masing-masing dengan tertib. Biarkan aparat keamanan bekerja menyelesaikan proses penegakan hukum seadil-adilnya,” imbuh Presiden.

Menutup keterangannya, Presiden mengapresiasi seluruh upaya para aparat keamanan yang dapat menjaga situasi Ibu Kota tetap kondusif. Ia pun mengimbau seluruh lapisan masyarakat dan semua golongan untuk tetap tenang dan beraktivitas sebagaimana biasanya.

“Terakhir, saya mengapresiasi kerja keras aparat keamanan yang melakukan penegakan persuasif dalam menjaga situasi sehingga tetap kondusif. Saya harap masyarakat tetap tenang dan menjaga lingkungan masing-masing sehingga situasi tetap aman dan damai,” tutupnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo memimpin rapat koordinasi dengan sejumlah anggota Kabinet Kerja guna membahas situasi pasca unjuk rasa sejumlah elemen masyarakat di Istana Merdeka, Jakarta. Sejumlah anggota Kabinet Kerja turut hadir dalam rapat tersebut, yakni di antaranya Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Wiranto, Menteri Sekretaris Negara Pratikno, Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin, Panglima TNI Jenderal TNI Gatot Nurmantyo, Kapolri Jenderal Pol. Tito Karnavian, dan Kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan.

Jakarta, 5 November 2016
Kepala Biro Pers, Media dan Informasi Sekretariat Presiden
(Bey Machmudin)

Berita
Jurnal Dwi Mingguan Edisi Oktober 2016
Visitasi Mahasiswa FISIP UIN Ar-Raniry
E-Learning Pusdiklat Kepemimpinan

JTA Journal PKP2A IV LAN

JDIH LAN

Link Terkait

  • Kementerian Kesehatan
  • Kementerian Sekretariat Negara RI
  • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
  • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  • Kementerian Pemuda dan Olahraga
  • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
  • Kementerian Komunikasi dan Informatika
  • Kementerian Dalam Negeri
  • Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  • Kementerian Keuangan

Download

  • Policy Brief - Strategi Pencegahan dan Penindakan Trading in Influence dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (21 downloads)
  • Handbook - Strategi Pencegahan dan Penindakan Trading in Influence dalam Penyelenggaraan Pemerintahan (27 downloads)
  • Policy Brief Kemendagri (47 downloads)
  • PB Peran Strategis BIG (55 downloads)
  • Makalah Kebijakan Strategi Pencegahan Sengketa Konflik Batas Daerah (85 downloads)
© 2010 - 2022 Puslatbang KHAN LAN. All rights reserved.