Bengkalis – Sebanyak 41 peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara (LAN) Aceh melaksanakan studi lapangan ke Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

Kegiatan tersebut menjadi bagian dari proses pembelajaran strategis, khususnya dalam memahami kebijakan dan praktik manajemen kinerja di lingkungan instansi pemerintah.

Peserta PKA Angkatan II berasal dari Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan (Kemenimipas) serta Pemerintah Daerah Takengon. Para peserta merupakan utusan dari sejumlah unit pelaksana teknis (UPT) di beberapa wilayah, di antaranya Provinsi Riau, Sulawesi Selatan, Jambi, Aceh, serta perwakilan dari wilayah Jawa.

Ketua Kelompok II PKA Angkatan II, Dian Tadilaga, mengatakan studi lapangan tersebut merupakan bagian penting dari proses pembelajaran untuk memperkuat kompetensi kepemimpinan dan manajerial peserta.

“Studi lapangan ini merupakan bagian dari proses pembelajaran untuk memperkuat kompetensi kepemimpinan dan manajerial, sekaligus memberikan pengalaman kepada peserta dalam mengidentifikasi dan menganalisis praktik penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik secara langsung,” ujar Dian, Kamis, 3 September 2026.

Menurutnya, kunjungan tersebut memberikan kesempatan kepada peserta untuk melihat secara langsung berbagai aspek tata kelola organisasi yang diterapkan Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

“Dalam kunjungan ini, kami dapat melihat secara langsung tata kelola organisasi, sistem pelayanan keimigrasian, pengelolaan sumber daya, hingga berbagai inovasi dan praktik baik yang diterapkan di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan, Uray Avian, S.Sos., M.H., menyambut baik pelaksanaan studi lapangan tersebut. Ia berharap para peserta dapat mengambil berbagai hal positif dari praktik pelayanan yang diterapkan di kantornya.

“Semoga rekan-rekan peserta dapat mengambil hal-hal positif di sini dan melihat secara langsung bagaimana layanan keimigrasian dilaksanakan. Jika membutuhkan data atau informasi selama kegiatan studi lapangan, kami akan membantu melalui para pegawai demi kelancaran kegiatan ini,” kata Uray.

Dalam kesempatan tersebut, Uray juga memberikan pemaparan mengenai profil organisasi, pelaksanaan tugas dan fungsi keimigrasian, strategi peningkatan kualitas pelayanan publik, serta berbagai inovasi yang dikembangkan untuk mendukung pelayanan yang profesional, efektif, transparan, dan berorientasi kepada masyarakat.

Kegiatan dilanjutkan dengan diskusi dan pertukaran pengalaman antara peserta PKA Angkatan II dengan jajaran Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan. Melalui dialog dan observasi lapangan, peserta memperoleh gambaran mengenai praktik-praktik terbaik yang dapat menjadi referensi dalam menjalankan tugas kepemimpinan di unit kerja masing-masing.

Studi lapangan menjadi salah satu tahapan penting dalam PKA karena memberikan kesempatan kepada peserta untuk menghubungkan teori kepemimpinan dan manajemen dengan praktik nyata dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.

Dian berharap berbagai pengalaman yang diperoleh selama kegiatan tersebut dapat diimplementasikan di lingkungan kerja masing-masing.

“Harapannya, pembelajaran dan praktik baik yang diperoleh dari studi lapangan ini dapat diadopsi dan disesuaikan dengan kebutuhan unit kerja masing-masing, sehingga mampu memberikan kontribusi terhadap peningkatan kinerja organisasi dan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ucapnya.

Kegiatan studi lapangan yang diikuti 41 peserta tersebut berlangsung lancar dan penuh antusiasme. Para peserta juga menyampaikan apresiasi atas kesempatan untuk mempelajari secara langsung tata kelola organisasi, manajemen kinerja, serta pelayanan publik di Kantor Imigrasi Kelas I Khusus TPI Medan.

Melalui kegiatan ini, peserta diharapkan semakin siap menjadi pemimpin administrator yang adaptif, inovatif, dan mampu mendorong transformasi birokrasi serta peningkatan kualitas pelayanan publik di instansi masing-masing.

ACEH BESAR — 28 Agustus 2026 — Pusjar SKMK LAN RI menggelar sosialisasi gratifikasi bagi seluruh pegawai dan PPNPN secara daring melalui Zoom, Jumat (28/8/2026), sebagai upaya memperkuat integritas organisasi.

Kegiatan tersebut dilaksanakan untuk meningkatkan pemahaman pegawai dan pegawai pemerintah nonpegawai negeri (PPNPN) mengenai pentingnya pencegahan gratifikasi dalam pelaksanaan tugas. Sosialisasi juga menjadi sarana membangun kepedulian dan komitmen bersama dalam menciptakan lingkungan kerja yang profesional, transparan, dan bertanggung jawab.

Gratifikasi berkaitan dengan pemberian dalam arti luas yang diterima pegawai atau penyelenggara negara. Dalam kondisi tertentu, pemberian tersebut dapat menimbulkan konflik kepentingan, memengaruhi objektivitas dalam pengambilan keputusan, atau berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan kewenangan.

Karena itu, pemahaman mengenai bentuk, risiko, dan langkah penanganan gratifikasi perlu dimiliki oleh seluruh unsur organisasi. Pencegahan tidak hanya menjadi tugas pimpinan atau unit tertentu, tetapi memerlukan partisipasi setiap pegawai dalam menjalankan pekerjaan sehari-hari.

Kepala Pusjar SKMK LAN RI [TK: nama lengkap Kepala Pusjar SKMK] menegaskan bahwa integritas menjadi dasar dalam pelaksanaan tugas dan pemberian layanan. Seluruh pegawai diharapkan mampu menjaga sikap profesional serta menghindari situasi yang berpotensi menimbulkan konflik kepentingan.

Kegiatan ini diikuti oleh pegawai yang terdiri atas pejabat struktural, pejabat fungsional, pegawai pelaksana, dan PPNPN di lingkungan Pusjar SKMK LAN RI. Pelaksanaan secara daring memungkinkan seluruh peserta mengikuti kegiatan dari lokasi kerja masing-masing.

Melalui sosialisasi ini, pegawai diharapkan dapat mengenali potensi gratifikasi yang mungkin muncul dalam hubungan kerja, pelayanan, maupun interaksi dengan pemangku kepentingan. Pemahaman tersebut diperlukan agar pegawai dapat mengambil tindakan yang tepat apabila menerima pemberian yang berkaitan dengan jabatan atau pelaksanaan tugas.

Pencegahan gratifikasi juga berhubungan dengan upaya menjaga kepercayaan publik. Proses kerja yang bebas dari konflik kepentingan membantu memastikan bahwa kebijakan, pelayanan, dan penggunaan sumber daya organisasi dilaksanakan secara objektif serta dapat dipertanggungjawabkan.

Selain meningkatkan pemahaman, kegiatan ini menjadi pengingat bagi seluruh pegawai untuk saling mendukung dalam membangun budaya kerja berintegritas. Kepedulian dapat diwujudkan dengan menaati ketentuan, menolak pemberian yang tidak semestinya, menggunakan mekanisme pelaporan yang tersedia, dan mengingatkan rekan kerja ketika menemukan potensi pelanggaran.

Pusjar SKMK LAN RI mendorong agar materi sosialisasi tidak berhenti pada tataran pengetahuan. Nilai integritas perlu diterapkan secara konsisten dalam pelaksanaan tugas, pengambilan keputusan, pengelolaan kegiatan, pelayanan kepada pemangku kepentingan, dan penggunaan fasilitas organisasi.

MEDAN — 21 Agustus 2026 — Sebanyak 19 peserta PKA Angkatan I Tahun 2026 Pusjar SKMK LAN RI mengikuti studi lapangan di DPMPTSP Kota Medan, Jumat (21/8/2026), untuk mempelajari praktik pelayanan publik dan investasi.

Studi lapangan tersebut merupakan bagian dari proses pembelajaran Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) yang diselenggarakan Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).

PKA Angkatan I Tahun 2026 diikuti oleh 37 peserta dari berbagai instansi dan daerah di Aceh serta wilayah Sumatra. Dalam pelaksanaan studi lapangan, peserta dibagi ke dalam dua kelompok. Sebanyak 19 peserta mengikuti pembelajaran di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Kota Medan, sedangkan 18 peserta lainnya melakukan studi lapangan di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai.

Rombongan peserta diterima Kepala DPMPTSP Kota Medan Rasyid Ridho Nasution bersama sekretaris, para koordinator, dan jajaran pegawai. Pertemuan tersebut menjadi ruang berbagi pengalaman mengenai pengelolaan pelayanan perizinan, pelayanan terpadu satu pintu, dan upaya Pemerintah Kota Medan mendorong investasi daerah.

Selama kegiatan, peserta menggali informasi mengenai penyelenggaraan pelayanan publik, pengelolaan organisasi, pemanfaatan teknologi, inovasi pelayanan, serta strategi meningkatkan efektivitas dan kualitas layanan. Peserta juga mempelajari tantangan yang dihadapi organisasi publik dalam merespons perubahan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.

DPMPTSP Kota Medan dipilih sebagai lokus pembelajaran karena pelayanan perizinan dan investasi berhubungan langsung dengan masyarakat serta pelaku usaha. Kualitas pelayanan pada sektor tersebut berpengaruh terhadap kepastian proses perizinan, kemudahan berusaha, dan daya tarik investasi daerah.

Melalui diskusi bersama jajaran DPMPTSP Kota Medan, peserta memperoleh gambaran mengenai pentingnya kemampuan organisasi untuk beradaptasi, berinovasi, dan membangun kolaborasi. Setiap perubahan yang diterapkan juga perlu diukur berdasarkan manfaatnya bagi masyarakat dan peningkatan kinerja organisasi.

Studi lapangan tersebut didampingi Widyaiswara Ahli Muda Pusjar SKMK LAN RI Waldi Ishaq Siregar. Pendampingan dilakukan agar hasil pengamatan dan diskusi peserta dapat dianalisis serta dihubungkan dengan kompetensi kepemimpinan administrator.

Dalam proses pembelajaran, peserta tidak hanya diminta mengidentifikasi keberhasilan yang ditemukan di lokus. Mereka juga perlu mencermati faktor pendukung, kendala, dan kesesuaian praktik tersebut dengan karakteristik organisasi masing-masing.

Hasil studi lapangan diharapkan menjadi bahan bagi peserta untuk merumuskan gagasan perubahan yang realistis dan dapat diterapkan. Praktik yang dipelajari dapat diadaptasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, memperkuat inovasi organisasi, membangun kolaborasi, dan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi.

Kegiatan tersebut juga diarahkan untuk memperkuat peran pejabat administrator sebagai pemimpin perubahan. Dalam perannya, pejabat administrator dituntut mampu menerjemahkan kebijakan menjadi program, mengelola sumber daya, membangun kerja sama, serta memastikan pelaksanaan program memberikan hasil yang terukur.

Melalui studi lapangan ini, Pusjar SKMK LAN RI mendorong peserta agar mampu melihat persoalan organisasi secara strategis, menemukan peluang perbaikan, dan menyusun inovasi yang memberikan manfaat bagi organisasi maupun masyarakat.

Pembelajaran dari DPMPTSP Kota Medan selanjutnya akan diolah oleh peserta menjadi hasil studi lapangan. Hasil tersebut diharapkan tidak berhenti sebagai dokumen pembelajaran, tetapi dapat menjadi referensi dalam mengembangkan perubahan di lingkungan kerja peserta.

BINJAI — 21 Agustus 2026 — Sebanyak 18 peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Pusjar SKMK LAN RI mempelajari inovasi digital dan praktik pengelolaan kinerja Pemerintah Kota Binjai, Jumat (21/8/2026).

Kegiatan studi lapangan yang berlangsung di Aula Pemerintah Kota Binjai itu turut diikuti dua orang pendamping dari Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI). Pemerintah Kota Binjai menerima rombongan melalui Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai.

Studi lapangan diselenggarakan untuk memberikan pengalaman empiris kepada peserta mengenai penerapan inovasi dan manajemen kinerja dalam organisasi publik. Peserta diharapkan dapat mengidentifikasi praktik yang relevan untuk diadopsi dan disesuaikan dengan kebutuhan instansi masing-masing.

Sekretaris Daerah Kota Binjai Chairin F. Simanjuntak, yang mewakili Wali Kota Binjai, mengatakan terpilihnya Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai sebagai salah satu lokus pembelajaran menjadi motivasi bagi pemerintah daerah untuk terus mengembangkan inovasi dan meningkatkan pelayanan publik melalui transformasi digital.

Menurut Chairin, keberhasilan penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) tidak hanya bergantung pada ketersediaan dan kecanggihan infrastruktur teknologi. Keberhasilan tersebut juga memerlukan manajemen kinerja yang terukur dan akuntabel serta kapasitas kepemimpinan yang kuat pada tingkat administrator.

“Transformasi digital yang sesungguhnya membutuhkan fondasi manajemen kinerja yang sistematis. Lebih jauh dari itu, inovasi sangat ditentukan oleh kapasitas kepemimpinan yang mampu merumuskan strategi dan bersinergi dengan seluruh jajaran pelaksana untuk menerjemahkan arahan menjadi aksi nyata di lapangan,” ujar Chairin.

Ia berharap studi lapangan tersebut tidak berhenti sebagai kegiatan seremonial. Pengetahuan, pengalaman, dan praktik baik yang diperoleh peserta diharapkan dapat dikembangkan menjadi gagasan perubahan yang memberikan manfaat berkelanjutan bagi organisasi dan masyarakat.

Analis Kebijakan Ahli Madya Pusjar SKMK LAN RI Bujang Syaifar, yang mewakili Kepala Pusjar SKMK LAN RI, menjelaskan bahwa studi lapangan merupakan bagian dari proses pembelajaran PKA. Kegiatan ini dirancang untuk mempertemukan peserta dengan praktik inovasi dan pengelolaan kinerja yang telah diterapkan oleh organisasi publik.

“[TK: Masukkan kutipan langsung Bujang Syaifar mengenai pembelajaran yang diharapkan dari studi lapangan di Kota Binjai],” kata Bujang.

PKA Angkatan I Tahun 2026 diikuti oleh 37 peserta yang dibagi ke dalam dua lokus studi lapangan. Sebanyak 19 peserta mempelajari praktik pelayanan publik di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Medan. Sementara itu, 18 peserta lainnya mempelajari inovasi digital di Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai.

Dalam sesi pemaparan, M. Azuan memperkenalkan sejumlah inovasi digital yang dikembangkan Pemerintah Kota Binjai, antara lain:

• eCatin, untuk mendukung administrasi dan pemantauan pranikah bagi calon pengantin;
• SIBUSER, sistem informasi yang menyediakan informasi lowongan kerja dan pelatihan vokasi;
• Whistleblowing System, sarana pelaporan dugaan pelanggaran;
• Apel Pacar, aplikasi pengelolaan agenda elektronik pimpinan;
• Bisma, portal data terintegrasi Pemerintah Kota Binjai; dan
• Program Kelurahan Cantik, yang menyajikan data kependudukan, potensi wilayah, pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur.

Pemaparan dilanjutkan dengan diskusi antara peserta PKA dan jajaran Pemerintah Kota Binjai. Peserta memberikan sejumlah masukan, termasuk pengembangan aplikasi untuk mendukung peningkatan pendapatan asli daerah, penambahan fitur daftar kehadiran perangkat daerah pada aplikasi Apel Pacar, serta penguatan pemanfaatan aplikasi yang telah dikembangkan.

Diskominfo Kota Binjai menyambut baik masukan tersebut dan akan menjadikannya sebagai bahan evaluasi. Pengembangan lebih lanjut diperlukan agar aplikasi tidak hanya tersedia, tetapi juga digunakan secara optimal dalam mendukung pelayanan publik dan kinerja pemerintahan.

Melalui kegiatan ini, Pusjar SKMK LAN RI mendorong peserta menghubungkan materi pembelajaran kepemimpinan dengan kondisi nyata di lapangan. Praktik yang dipelajari diharapkan dapat melahirkan gagasan inovasi yang realistis, dapat diterapkan, dan sesuai dengan kebutuhan organisasi peserta.

Kegiatan turut dihadiri Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai M. Ikhsan Siregar, Ketua Persatuan Wartawan Indonesia Kota Binjai Arma Delisa Budi, peserta PKA Angkatan I Tahun 2026, serta jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Binjai.

ACEH BESAR – Lembaga Administrasi Negara (LAN) melalui Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) secara resmi membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan II Tahun 2026 di Aceh Besar, Rabu (19/8/2026).

Pelatihan ini diselenggarakan untuk merespons tantangan global Volatility, Uncertainty, Complexity, and Ambiguity (VUCA) serta mendukung transformasi besar-besaran dalam tata kelola pemerintahan Indonesia. Perubahan paradigma birokrasi kini menuntut pergeseran fokus dari sekadar proses menuju hasil (outcome-based) yang berdampak langsung bagi masyarakat.

Dalam pokok sambutannya, Widyaiswara Ahli Utama LAN RI, Ir. Faizal Adriansyah, M.Si., menegaskan bahwa manajemen kinerja akan menjadi jantung dari reformasi birokrasi dalam lima tahun ke depan. Oleh karena itu, para Pejabat Administrator dituntut untuk berpikir strategis, bertindak adaptif, dan mengelola sumber daya secara efektif.

“Upaya mengatasi tantangan global adalah dengan meningkatkan kualitas SDM aparatur. Saat ini terdapat tren kebutuhan tempat kerja baru, mulai dari rapid reskilling, cara kerja yang lebih agile, hingga pembentukan budaya kepercayaan, transparansi, dan keterbukaan,” ujar Faizal.

Transformasi Metode Pembelajaran dan Tuntutan Kompetensi

Seiring dengan aturan yang mewajibkan Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk terus menguji dan mengembangkan kapasitasnya, kurikulum PKA terus disesuaikan. LAN telah mentransformasi metode pengembangan kompetensi dari yang sebelumnya serba klasikal di dalam kelas menjadi digital/blended learning yang lebih fleksibel.

Selain itu, motif pengembangan kompetensi juga bergeser dari sekadar pemenuhan aturan menjadi berbasis strategi organisasi pembelajar yang bersinergi antar-instansi dan para pemangku kepentingan (stakeholders).

Kelulusan Berbasis Pembuktian “Aksi Perubahan”

Faizal juga menegaskan perbedaan mendasar antara model pelatihan saat ini dengan era sebelumnya. Jika pada masa lalu peserta pelatihan kepemimpinan hampir dipastikan lulus, pada model PKA saat ini seluruh peserta wajib membuktikan kompetensinya secara nyata melalui implementasi Aksi Perubahan Kinerja Organisasi.

Aksi Perubahan ini menjadi wahana evaluasi utama bagi peserta untuk menunjukkan perannya sebagai pejabat administrator yang mampu meningkatkan kinerja organisasi dan administrasi pemerintahan di unit kerjanya masing-masing.

“Peserta harus benar-benar membuktikan kemampuannya. Bilamana peserta tidak mampu menunjukkan kemampuan tersebut selama masa pelatihan, maka kelulusannya bisa ditunda, bahkan dinyatakan tidak lulus. Dibutuhkan kerja keras dan kesungguhan dalam mengikuti PKA ini,” tegasnya.

Di akhir sambutan, pihak penyelenggara berharap pengalaman pembelajaran PKA tidak hanya memberikan bekal pengetahuan manajerial dan pemerintahan, tetapi juga menjadi sarana membangun jejaring (networking) yang kuat antar-instansi. Para peserta diharapkan dapat menjadi agen perubahan yang membawa birokrasi Indonesia menuju tata kelola pemerintahan berkelas dunia.

Aceh Besar, 10 Agustus 2026 – Wali Kota Banda Aceh, Hj. Illiza Sa’aduddin Djamal, S.E., berbagi pengalaman dan praktik dalam memimpin perubahan di lingkungan pemerintahan daerah kepada peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan I Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) LAN RI, Senin (10/8/2026).

Kegiatan tersebut dikemas dalam ceramah bertajuk “Manajemen Perubahan Sektor Publik: Best Practice Memimpin Perubahan di Pemerintah Kota Banda Aceh”. Melalui sesi ini, peserta memperoleh pembelajaran praktis mengenai bagaimana kepemimpinan dapat menjadi penggerak dalam membangun tata kelola pemerintahan yang adaptif, inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.

Dalam paparannya, Illiza menyampaikan bahwa perubahan di sektor publik merupakan kebutuhan yang tidak dapat dihindari. Dinamika kebutuhan masyarakat, kompleksitas persoalan perkotaan, serta perkembangan teknologi menuntut aparatur sipil negara (ASN) untuk mampu beradaptasi dan menghadirkan pelayanan publik yang memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

“Perubahan bukanlah pilihan, melainkan kebutuhan. Dan perubahan dimulai dari kepemimpinan,” ujar Illiza.

Berbagi Praktik Perubahan di Pemerintah Kota Banda Aceh

Pada kesempatan tersebut, Illiza memaparkan sejumlah praktik perubahan yang telah dilakukan Pemerintah Kota Banda Aceh, mulai dari reformasi pengelolaan sampah berbasis kolaborasi hingga pengembangan inovasi pelayanan publik dan pemerintahan digital.

Sejumlah inovasi yang diperkenalkan antara lain PUSING, Hari Yatim, DITSEN, SALEUM, payment gateway, e-Kinerja, e-Disiplin, dan DigiDoc. Menurut Illiza, inovasi tidak seharusnya berhenti sebagai sebuah proyek atau program yang bersifat sementara, tetapi perlu diintegrasikan ke dalam sistem dan budaya kerja organisasi agar manfaatnya dapat dirasakan secara berkelanjutan.

Selain inovasi pemerintahan, Illiza juga membagikan pengalaman Pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengembangkan potensi lokal melalui program “Banda Aceh Kota Parfum”. Program tersebut antara lain diarahkan pada hilirisasi industri minyak nilam, pengembangan UMKM, penguatan Banda Aceh Academy sebagai laboratorium parfum dan inkubator bisnis, serta pembangunan kemitraan dengan berbagai pihak.

“Pemimpin perubahan harus mampu membaca potensi daerah, membangun ekosistem, dan menghubungkan berbagai pihak untuk menciptakan nilai tambah bagi masyarakat,” ungkapnya.

Administrator sebagai Penggerak Perubahan

Illiza menekankan bahwa pejabat administrator tidak hanya berperan sebagai pelaksana program, tetapi juga harus mampu menjadi penggerak perubahan di lingkungan organisasinya.

Untuk menjalankan peran tersebut, pemimpin perlu membangun budaya belajar dalam organisasi, memanfaatkan data sebagai dasar pengambilan keputusan, memperkuat kolaborasi lintas sektor, serta mampu mengomunikasikan perubahan secara efektif kepada tim maupun masyarakat.

Dalam sesi tersebut, terdapat empat kapasitas penting yang perlu dimiliki oleh pemimpin perubahan, yaitu transformational leader, learning organization, networking, dan effective communication.

“Perubahan bukanlah tentang siapa yang memiliki kewenangan terbesar, tetapi siapa yang mampu menggerakkan orang lain menuju tujuan yang sama,” tegas Illiza.

Memperkuat Kompetensi Kepemimpinan Administrator

PKA Angkatan I Tahun 2026 diselenggarakan oleh Pusjar SKMK LAN RI dan diikuti oleh pejabat administrator atau pejabat eselon III yang berasal dari Provinsi Aceh dan Sumatera Utara.

Kehadiran praktisi pemerintahan sebagai narasumber dalam proses pembelajaran menjadi bagian dari upaya Pusjar SKMK LAN RI untuk memberikan pengalaman pembelajaran yang kontekstual kepada peserta. Praktik dan pengalaman yang disampaikan diharapkan dapat memperkaya perspektif peserta dalam memahami sekaligus menerapkan manajemen perubahan di lingkungan instansi masing-masing.

Melalui sesi ceramah ini, peserta diharapkan mampu mengambil pembelajaran dari praktik kepemimpinan perubahan di Pemerintah Kota Banda Aceh dan mengadaptasinya sesuai dengan karakteristik serta kebutuhan organisasi masing-masing.

Pembelajaran tersebut diharapkan turut memperkuat kapasitas pejabat administrator sebagai pemimpin perubahan yang mampu membangun organisasi pemerintahan yang adaptif, inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pada hasil.

Banda Aceh – Penguatan kolaborasi antarjabatan fungsional dinilai menjadi faktor penting dalam menghasilkan kebijakan publik yang berkualitas, berbasis bukti, dan berdampak bagi masyarakat. Hal itu mengemuka dalam Webinar Kolaborasi Jabatan Fungsional dalam Peningkatan Kualitas Kebijakan yang digelar secara hybrid di Banda Aceh, Selasa 2 Agustus 2026.

Kegiatan yang diikuti peserta secara luring dan daring tersebut mempertemukan berbagai profesi, mulai dari analis kebijakan, analis hukum, perencana, statistisi, perancang peraturan perundang-undangan, akademisi hingga praktisi untuk membahas penguatan sinergi dalam siklus kebijakan publik.

Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara LAN RI dalam keynote speech sekaligus membuka kegaitan yang dalam hal ini diwakili Direktur Penguatan Kapasitas Jabatan Fungsional Bidang Pengembangan Kapasitas dan Pembelajaran ASN LAN RI, Yogi Suwarno, Ph.D., menyampaikan bahwa tantangan pembangunan yang semakin kompleks menuntut kebijakan yang disusun secara sistematis, berbasis data, dan melibatkan berbagai disiplin keahlian.

Menurut Yogi, penguatan kualitas kebijakan tidak bisa hanya mengandalkan satu profesi. Dibutuhkan kolaborasi lintas jabatan fungsional agar proses pengambilan keputusan pemerintah menjadi lebih komprehensif dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara efektif.

Sementara itu, Kepala Badan Strategi Kebijakan Hukum Kementerian Hukum, Andry Indrady, Ph.D., dalam keynote speech bertajuk”Forum Komunikasi Kebijakan sebagai Instrumen Collaborative Governance dalam Penguatan Ekosistem Kebijakan Publik yang Berkualitas dan Berdampak” menegaskan pentingnya forum komunikasi kebijakan sebagai wadah kolaborasi antar pemangku kepentingan.

Ia menilai pendekatan collaborative governance menjadi kebutuhan dalam menghadapi persoalan publik yang semakin dinamis. Melalui kolaborasi tersebut, kebijakan yang lahir tidak hanya memiliki kualitas yang baik, tetapi juga memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Dalam sesi pemaparan materi, Kepala Divisi Peraturan Perundang-undangan dan Pembinaan Hukum Kantor Wilayah Kementerian Hukum Aceh, Muhammad Ardiningrat Hidayat, A.Md.Im., S.H., MPA, menjelaskan pentingnya sinergi antara Analis Kebijakan, Analis Hukum, dan Perancang Peraturan Perundang-undangan dalam setiap tahapan siklus kebijakan publik.

Menurutnya, Analis Kebijakan berperan mengidentifikasi persoalan serta menyusun alternatif solusi berbasis data dan bukti empiris. Sementara Analis Hukum memastikan aspek legalitas, keselarasan regulasi, dan mitigasi risiko hukum. Adapun Perancang Peraturan Perundang-undangan bertugas menerjemahkan substansi kebijakan ke dalam norma hukum yang jelas, harmonis, dan dapat diimplementasikan.

“Sinergi ketiga jabatan fungsional ini menjadi fondasi dalam menghasilkan regulasi yang berkualitas, tidak tumpang tindih, dan tepat sasaran,” jelas Ardiningrat.

Pada sesi berikutnya, Yogi Suwarno, Ph.D. memaparkan pentingnya penguatan kualitas kebijakan melalui pendekatan evidence-based policy. Ia menyoroti perlunya ruang kolaborasi yang lebih terbuka antarjabatan fungsional agar setiap kompetensi dapat berkontribusi secara optimal dalam mendukung pengambilan keputusan pemerintah.

Narasumber lainnya, Dicky Arisandhi selaku Provincial Aceh Lead SKALA, menyoroti pentingnya kolaborasi, data, dan kemitraan pembangunan dalam memengaruhi kualitas kebijakan. Menurutnya, pembangunan yang berdampak lahir dari keputusan yang didukung data yang tersedia, dianalisis dengan baik, dan digunakan secara tepat oleh para pengambil kebijakan.

Dicky juga memaparkan sejumlah praktik baik kolaborasi di Aceh, termasuk dalam advokasi berbagai regulasi daerah seperti pemenuhan hak penyandang disabilitas, kebijakan satu data, hingga peningkatan partisipasi masyarakat dalam pembangunan daerah.

Melalui webinar ini, penyelenggara berharap terbangun jejaring profesional yang lebih kuat antarjabatan fungsional serta lahir rekomendasi untuk memperkuat tata kelola kolaborasi dalam penyusunan kebijakan publik. Hasil akhirnya diharapkan mampu mendorong terwujudnya kebijakan yang lebih responsif, berbasis bukti, dan berorientasi pada hasil pembangunan

ACEH BESAR — 14 Juli 2026 — Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXV Tahun 2026 di Pusjar SKMK LAN RI, Aceh Besar, Selasa (14/7/2026).

Sebanyak 63 pejabat pimpinan tinggi pratama dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mengikuti pelatihan tersebut. PKN Tingkat II dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli–20 November 2026 dengan beban pembelajaran sebanyak 923 jam pelajaran atau setara dengan 107 hari.

Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) LAN RI menyelenggarakan pelatihan menggunakan metode pembelajaran campuran atau blended learning. Metode tersebut memadukan pembelajaran klasikal atau tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh.

PKN Tingkat II Angkatan XXV mengangkat tema “Kepemimpinan Adaptif dalam Penguatan Tata Kelola Pemulihan Pascabencana untuk Mewujudkan Resiliensi Daerah dan Nasional”. Tema ini dipilih untuk menjawab kebutuhan akan pemimpin pemerintahan yang mampu mengambil keputusan, membangun kolaborasi, dan menjaga keberlanjutan pelayanan publik di tengah bencana atau krisis.

Dalam sambutannya, Muhammad Taufiq mengatakan penyelenggaraan PKN Tingkat II di Aceh memiliki makna strategis dan historis. Pengalaman Aceh menghadapi bencana dan menjalankan proses pemulihan dapat menjadi sumber pembelajaran mengenai tata kelola pemerintahan yang adaptif serta kolaboratif.

“Berada di Aceh berarti kita berdiri di atas laboratorium hidup ketangguhan peradaban. Aceh telah menunjukkan kepada dunia bagaimana kepemimpinan dan tata kelola yang baik mampu mengubah krisis menjadi momentum kebangkitan,” kata Taufiq.

Menurut Taufiq, pejabat pimpinan tinggi pratama tidak lagi hanya berperan sebagai pengelola rutinitas birokrasi. Mereka dituntut menjadi pemimpin strategis yang mampu menerjemahkan visi pemerintah ke dalam kebijakan dan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Konsep resiliensi atau ketangguhan, lanjut dia, tidak berhenti pada kemampuan mengembalikan keadaan seperti sebelum bencana. Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan transformasi agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih kuat setelah melewati krisis.

“Kita ingin tata kelola pemerintahan yang tidak hanya mampu bertahan menghadapi krisis, tetapi juga semakin kuat dan berkembang setelah melewati tantangan,” ujarnya.

Kepala Pusjar SKMK LAN RI Said Fadhil melaporkan bahwa peserta PKN Tingkat II berasal dari sejumlah instansi. Di antaranya ialah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Mahkamah Agung, Pemerintah Provinsi Aceh, serta sejumlah pemerintah kabupaten di Aceh dan Sumatera Utara.

ACEH BESAR — 14 Juli 2026 — Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI Muhammad Taufiq membuka Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) Tingkat II Angkatan XXV Tahun 2026 di Pusjar SKMK LAN RI, Aceh Besar, Selasa (14/7/2026).

Sebanyak 63 pejabat pimpinan tinggi pratama dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah mengikuti pelatihan tersebut. PKN Tingkat II dijadwalkan berlangsung pada 14 Juli–20 November 2026 dengan beban pembelajaran sebanyak 923 jam pelajaran atau setara dengan 107 hari.

Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) LAN RI menyelenggarakan pelatihan menggunakan metode pembelajaran campuran atau blended learning. Metode tersebut memadukan pembelajaran klasikal atau tatap muka dengan pembelajaran jarak jauh.

PKN Tingkat II Angkatan XXV mengangkat tema “Kepemimpinan Adaptif dalam Penguatan Tata Kelola Pemulihan Pascabencana untuk Mewujudkan Resiliensi Daerah dan Nasional”. Tema ini dipilih untuk menjawab kebutuhan akan pemimpin pemerintahan yang mampu mengambil keputusan, membangun kolaborasi, dan menjaga keberlanjutan pelayanan publik di tengah bencana atau krisis.

Dalam sambutannya, Muhammad Taufiq mengatakan penyelenggaraan PKN Tingkat II di Aceh memiliki makna strategis dan historis. Pengalaman Aceh menghadapi bencana dan menjalankan proses pemulihan dapat menjadi sumber pembelajaran mengenai tata kelola pemerintahan yang adaptif serta kolaboratif.

“Berada di Aceh berarti kita berdiri di atas laboratorium hidup ketangguhan peradaban. Aceh telah menunjukkan kepada dunia bagaimana kepemimpinan dan tata kelola yang baik mampu mengubah krisis menjadi momentum kebangkitan,” kata Taufiq.

Menurut Taufiq, pejabat pimpinan tinggi pratama tidak lagi hanya berperan sebagai pengelola rutinitas birokrasi. Mereka dituntut menjadi pemimpin strategis yang mampu menerjemahkan visi pemerintah ke dalam kebijakan dan program yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat.

Konsep resiliensi atau ketangguhan, lanjut dia, tidak berhenti pada kemampuan mengembalikan keadaan seperti sebelum bencana. Pemerintah pusat dan daerah perlu melakukan transformasi agar tata kelola pemerintahan menjadi lebih kuat setelah melewati krisis.

“Kita ingin tata kelola pemerintahan yang tidak hanya mampu bertahan menghadapi krisis, tetapi juga semakin kuat dan berkembang setelah melewati tantangan,” ujarnya.

Kepala Pusjar SKMK LAN RI Said Fadhil melaporkan bahwa peserta PKN Tingkat II berasal dari sejumlah instansi. Di antaranya ialah Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan, Kementerian Kehutanan, Mahkamah Agung, Pemerintah Provinsi Aceh, serta sejumlah pemerintah kabupaten di Aceh dan Sumatera Utara.

Banda Aceh – Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kemenkum) Aceh berkolaborasi dengan Pusjar SKMK LAN RI untuk memperkuat kompetensi Jabatan Fungsional Analis Kebijakan (JFAK). Langkah strategis ini diambil guna mendongkrak kualitas rekomendasi kebijakan berbasis bukti di tingkat daerah.

Sinergi tersebut dimatangkan dalam rapat koordinasi terkait Perjanjian Kerja Sama (PKS) yang digelar di Ruang Corporate University Kanwil Kemenkum Aceh dan melalui Zoom Meeting, Selasa (7/7/2026).

Dalam pertemuan tersebut, perwakilan LAN RI mengungkapkan adanya sejumlah kendala di daerah terkait optimalisasi peran analis kebijakan.

Guna mengatasi hal itu, diperlukan pembinaan berkelanjutan di wilayah Sumatera, mulai dari penyusunan kurikulum yang terstruktur, webinar series, hingga pendampingan penyusunan policy brief.

Merespons hal tersebut, Kepala Divisi Peraturan Perundang-Undangan dan Pembinaan Hukum (P3H) Kanwil Kemenkum Aceh, Muhammad Ardiningrat Hidayat, menegaskan bahwa pihaknya mendukung penuh upaya penguatan ini. Salah satu langkah nyata yang telah berjalan adalah pembentukan forum kolaborasi lintas sektor.

“Kami mendukung penuh upaya penguatan kompetensi Analis Kebijakan. Kami juga telah membentuk Forum Koordinasi Kebijakan Hukum dan Harmonisasi Regulasi Daerah (Forkaidah) sebagai wadah kolaborasi dengan pemda, biro hukum, akademisi, dan pemangku kepentingan untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang berkualitas,” ujar Ardiningrat.

Melalui pertemuan ini, kedua lembaga sepakat untuk memperkuat sinergi antara Analis Kebijakan dan Perancang Peraturan Perundang-undangan.

Kolaborasi ini diharapkan mampu mengawal seluruh proses kebijakan berbasis bukti, mulai dari tahap analisis, penyusunan rekomendasi, hingga harmonisasi regulasi.

Sebagai tindak lanjut nyata, Kanwil Kemenkum Aceh dan LAN RI menjadwalkan peluncuran seri webinar berkala yang akan dimulai pada Agustus 2026 mendatang. Momentum ini sengaja digelar bertepatan dengan peringatan Hari Pengayoman untuk mengangkat berbagai isu strategis dan tematik di daerah.

Banda Aceh – Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) LAN Aceh resmi membuka Pelatihan Khusus Analis Kebijakan Angkatan III hingga VI Tahun 2026 yang diikuti peserta dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dari tanggal 29 Juni s.d 22 Juli 2026. Pelatihan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas analis kebijakan dalam mendukung peningkatan kualitas kebijakan publik dan pencapaian agenda pembangunan nasional, Banda Aceh 3 Juli 2026.

Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Agus Sudrajat, dalam sambutannya mengatakan bahwa pelatihan ini memiliki arti strategis karena dilaksanakan di tengah pelaksanaan RPJMN 2025–2029 yang memuat berbagai program prioritas pemerintah. Menurutnya, kualitas kebijakan menjadi salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan nasional. Karena itu, peran analis kebijakan sangat dibutuhkan untuk memastikan setiap kebijakan yang disusun selaras dengan arah pembangunan nasional, berbasis data, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Banda Aceh – Pusat Pembelajaran dan Strategi Kebijakan Manajemen Kinerja (Pusjar SKMK) LAN Aceh resmi membuka Pelatihan Khusus Analis Kebijakan Angkatan III hingga VI Tahun 2026 yang diikuti peserta dari berbagai kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah dari tanggal 29 Juni s.d 22 Juli 2026. Pelatihan tersebut bertujuan memperkuat kapasitas analis kebijakan dalam mendukung peningkatan kualitas kebijakan publik dan pencapaian agenda pembangunan nasional, Banda Aceh 3 Juli 2026.

Deputi Bidang Peningkatan Kualitas Kebijakan Administrasi Negara, Agus Sudrajat, dalam sambutannya mengatakan bahwa pelatihan ini memiliki arti strategis karena dilaksanakan di tengah pelaksanaan RPJMN 2025–2029 yang memuat berbagai program prioritas pemerintah. Menurutnya, kualitas kebijakan menjadi salah satu faktor utama keberhasilan pembangunan nasional. Karena itu, peran analis kebijakan sangat dibutuhkan untuk memastikan setiap kebijakan yang disusun selaras dengan arah pembangunan nasional, berbasis data, serta mampu memberikan dampak nyata bagi masyarakat.

Selain penguatan kompetensi teknis, peserta didorong untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, analisis berbasis data, integritas yang tinggi, serta kemampuan berkolaborasi lintas sektor. Di era digital saat ini, pemanfaatan teknologi termasuk kecerdasan buatan (AI) juga dinilai dapat membantu meningkatkan kualitas analisis dan rekomendasi kebijakan.

Agus berharap seluruh peserta dapat mengikuti pelatihan dengan sungguh-sungguh dan memanfaatkan kesempatan tersebut untuk memperkaya wawasan serta pengalaman dalam bidang kebijakan publik. Pelatihan Khusus Analis Kebijakan Angkatan III sampai dengan VI Tahun 2026 di Pusjar SKMK LAN Aceh kemudian secara resmi dibuka. Kegiatan pelatihan Khusus Analis Kebijakan Angakatan III sampai VI Tahun 2026 ini diikuti 120 Peserta dari 35 Instansi baik Kementerian/Lembaga maupun pemerintah daerah