• Beranda
  • Tentang Kami
    • Visi dan Misi
    • Tugas dan Fungsi
    • Struktur Organisasi
    • Profil Kepala Puslatbang KHAN
    • Profil Kepala Bagian Umum
    • Jabatan Fungsional
      • Widyaiswara
      • Analis Kebijakan
      • Analis Pengelolaan Keuangan APBN
  • Substansi
    • Bagian Umum
      • Kelompok Substansi SDM dan Umum
      • Kelompok Substansi Perencanaan dan Keuangan
    • Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
      • Persyaratan Diklat
    • Kelompok Substansi Kajian Hukum Administrasi Negara
      • Jurnal Transformasi Administrasi
      • Buletin Akselerasi Kinerja
      • Knowledge Sharing
        • SPSS
        • Eviews
        • Shazam
        • E-Referensi
  • Informasi Publik
    • Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
    • SNI ISO 9001:2015
    • JURNAL DWI MINGGUAN
    • LKIP
    • Rencana Strategis
    • Produk Kajian
    • Evaluasi Pasca Pelatihan
      • Tahun 2021-2022
    • Info Pengadaan
    • Standar Pelayanan
  • PPID
    • Dasar Hukum
    • Prosedur
    • DIP (Daftar Informasi Publik)
      • Informasi Wajib dan Berkala
      • Informasi Publik Tersedia Setiap Saat
      • Informasi Serta Merta
      • Annual Report
    • Formulir
  • Kontak
  • FAQ
  • Beranda
  • Tentang Kami
    • Visi dan Misi
    • Tugas dan Fungsi
    • Struktur Organisasi
    • Profil Kepala Puslatbang KHAN
    • Profil Kepala Bagian Umum
    • Jabatan Fungsional
      • Widyaiswara
      • Analis Kebijakan
      • Analis Pengelolaan Keuangan APBN
  • Substansi
    • Bagian Umum
      • Kelompok Substansi SDM dan Umum
      • Kelompok Substansi Perencanaan dan Keuangan
    • Kelompok Substansi Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi
      • Persyaratan Diklat
    • Kelompok Substansi Kajian Hukum Administrasi Negara
      • Jurnal Transformasi Administrasi
      • Buletin Akselerasi Kinerja
      • Knowledge Sharing
        • SPSS
        • Eviews
        • Shazam
        • E-Referensi
  • Informasi Publik
    • Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)
    • SNI ISO 9001:2015
    • JURNAL DWI MINGGUAN
    • LKIP
    • Rencana Strategis
    • Produk Kajian
    • Evaluasi Pasca Pelatihan
      • Tahun 2021-2022
    • Info Pengadaan
    • Standar Pelayanan
  • PPID
    • Dasar Hukum
    • Prosedur
    • DIP (Daftar Informasi Publik)
      • Informasi Wajib dan Berkala
      • Informasi Publik Tersedia Setiap Saat
      • Informasi Serta Merta
      • Annual Report
    • Formulir
  • Kontak
  • FAQ
  • Home
  • Berita
  • BEDAH BUKU ANALIS KEBIJAKAN PUBLIK NEO INSTITUSIONALISME: TEORI DAN PRAKTIK

BEDAH BUKU ANALIS KEBIJAKAN PUBLIK NEO INSTITUSIONALISME: TEORI DAN PRAKTIK

27 August 2019 Written by Puslatbang KHAN

Jakarta – Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Negara LAN (STIA LAN) Jakarta bekerja sama dengan Center for Indonesian Policy Analysis (CIPA) mengadakan acara bedah buku Analisis Kebijakan Publik Neo Institusionalisme: Teori dan Praktik yang ditulis oleh Fadillah Putra dan Anwar Sanusi, bertempat di Kampus STIA LAN Jakarta, Pejompongan Jakarta, Selasa (13/8).

Anwar Sanusi, yang juga merupakan Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi menyoroti banyaknya kegagalan implementasi kebijakan publik.

“Tidak sedikit kebijakan yang menelan biaya cukup mahal dalam proses penyusunannya, justru tidak bisa dilaksanakan saat diimplementasikan. Sering terjadi kebijakan yang baru dilahirkan, dalam waktu yang tidak terlalu lama kemudian diganti dengan yang baru. Hal ini dapat terjadi karena dalam penyusunannya banyak mendasarkan pada asumsi-asumsi, dan bukan pada fakta lapangan. Padahal, kebijakan seharusnya menjadi wujud dari respon pemerintah terhadap berbagai persoalan publik yang ada.” ujarnya.

Sementara itu Fadillah Putra menyoroti para pengambil kebijakan yang lebih menitikberatkan perhatiannya pada target-target yang terukur, seperti misalnya nilai SAKIP, capaian WTP, dan sebagainya. Padahal , menurutnya ada hal yang lebih esensial, yaitu menyangkut seberapa jauh kebijakan publik dapat memenuhi kebutuhan publik.

Terkait hal tersebut, Guru Besar Universitas Indonesia Eko Prasojo dalam pembahasannya mengatakan bahwa sebuah kebijakan seharusnya mampu menjembatani antara negara dengan rakyatnya. Kebijakan hadir sebagai representasi negara dalam setiap persoalan publik. Ia juga menyatakan bahwa dalam setiap pengambilan kebijakan, seharusnya melewati intellectual activity yang memadai. Di sinilah pentingnya peran seorang analis kebijakan dalam proses pengambilan kebijakan hingga evaluasinya.

Eko Prasojo menambahkan bahwa buku tersebut tak hanya mengajak seorang analis kebijakan untuk mempertimbangkan faktor dan aktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan, namun juga mempertimbangkan impact dari kebijakan publik.
“Penulis menyodorkan perspektif untuk melihat lebih dalam impact dari sebuah kebijakan. Jadi jangan ragu kalau kita memperkuat perspektif lalu akan mengurangi kemampuan kita dalam mendefinisikan instrumen kebijakan. Sebaliknya, jika mendalami perspektif ini, maka kita akan dapat memilih instrumentasi kebijakan yang lebih pas,” ujarnya.

Sedangkan pembahas terakhir Deputi KKIAN LAN Tri Widodo Wahyu Utomo menyatakan bahwa jika selama ini para pembuat kebijakan lebih berfokus pada proses dari kebijakan, maka penulis buku ini mengingatkan pentingnya aspek paradigmatik dari sebuah kebijakan. “Jangan meninggalkan teori. Karena teori sudah proven, sudah teruji. Teori harus diturunkan ke dalam framework, dan framework diturunkan menjadi model, agar dapat dioperasionalisasikan lebih lanjut.” pungkasnya. (humas LAN)

Sumber Klik Disini

Berita
Nonton Bareng Live Streaming: Presidential Lecture CPNS 2019
LAN Usulkan Desain Kabinet Agile Kepada Presiden Joko Widodo
E-Learning Pusdiklat Kepemimpinan

JTA Journal PKP2A IV LAN

JDIH LAN

Link Terkait

  • Kementerian Kesehatan
  • Kementerian Sekretariat Negara RI
  • Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi
  • Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
  • Kementerian Pemuda dan Olahraga
  • Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
  • Kementerian Komunikasi dan Informatika
  • Kementerian Dalam Negeri
  • Kementerian Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi
  • Kementerian Keuangan

Download

  • Kajian-Kedudukan-dan-Peran-Kecamatan-Dalam-UU-Nomor-11-Tahun-2006-tentang-Pemerintahan-Aceh-2011 (39 downloads)
  • Kajian-Efektivitas-Pelaksanaan-Jaminan-Kesehatan-Aceh-JKA-2011 (38 downloads)
  • [Prosiding Seminar Nasional] Reformasi Birokrasi Menuju Tata Kelola Pemerintahan yang Baik-2012 (33 downloads)
  • Kajian Organisasi dan Tata Kerja Kelembagaan Aceh-2012 (36 downloads)
  • Kajian Keseimbangan Pembangunan Aceh-2012 (31 downloads)
© 2010 - 2022 Puslatbang KHAN LAN. All rights reserved.